pilihan +INDEKS
Komisi X: Budaya Itu Bebas Tapi Harus Ada Ikatan
PEKANBARU - riautribune : Tim Kunker Spesifik Panja RUU tentang Pemajuan Kebudayaan Komisi X DPR RI bersama Dirjen Kebudayaan, Pemerintah Provinsi Riau serta Lembaga Adat Melayu (LAM) dan akademisi budaya melaksanakan pertemuan di Auditorium Lantai 8, Gedung Menara Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau, akhir pekan lalu.
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan uji publik, meminta masukan bagi penyusunan RUU yang kini lebih fokus mengenai pemajuan kebudayaan yang baik dan lebih mengena. Seperti, bagaimana tata kelola kebudayaan hingga mencapai misi memajukan kebudayaan tersebut, perlindungan karya-karya budaya hingga hingga upaya peningkatan kesejahteraan pelaku kebudayaan itu sendiri.
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih yang juga Ketua Tim Kunker Panja RUU Pemajuan Kebudayaan menjelaskan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran bahwa budaya akan dibatasi menjadi terkekang.
"Budaya itu bebas tapi harus ada ikatan. Dimana budaya untuk mempersatukan bangsa, karena sudah mulai terkikis oleh perkembangan globalisasi. Bagaimana budaya bisa menyejahterakan masyarakat, jangan budaya jadi beban tapi jadikan investasi. Sebab tak hanya migas, pemerintah mendorong sektor pariwisata dan kontennya, baik UKM dan budaya," ujar Fikri dalam keterangan Parlementaria, Selasa (11/4).
Dijelaskan pula, adanya peraturan ini menjadi payung hukum, advokasi pada pemajuan budaya dan kehidupan berbudaya di masa yang akan datang. Hal ini ditekankan oleh Al Azhar selaku Ketua LAM Riau yang mengatakan, harus ada landasan untuk memajukan kebudayaan. Salah satunya yakni kejelasan peraturan yang diberlakukan.
Hal itu senada dengan marwah yang telah berkembang dalam perancangan RUU ini. Kata Fikri, saat ini aturan kebudayaan setiap daerah sudah tersusun, hanya saja perlu perlindungan pelestarian dan advokasi yang jelas diterapkan dalam sendi-sendi kebudayaan.
Menurutnya, konsultasi publik tentang RUU Pemajuan Kebudayaan di Pekanbaru ini adalah bagian dari tahapan akhir, proses pada Tim Perumus dan Sinkronisasi untuk kemudian dibawa ke sidang Panja.(rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.