pilihan +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi

PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, meminta pemerintah untuk mencarikan solusi terhadap nasib petani yang tidak bisa memanfaatkan program Peremajaan Sawit Riau (PSR).
Dikatakan Kasim, dirinya menerima banyak aspirasi dari petani yang status lahannya tiba-tiba masuk dalam kawasan hutan, padahal mereka sudah punya legalitas tanah, baik SKT, SKGR, bahkan SHM.
"Akibatnya, mereka tidak bisa menikmati program PSR yang ada dalam Permentan Nomor 3 tahun 2022. Saya sudah sarankan mereka untuk melaporkan status lahan mereka ini kepada pemerintah di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten kota, supaya diputihkan status lahannya, supaya tidak masuk dalam kawasan hutan lagi," kata Sekretaris Komisi I DPRD Riau ini, Rabu (15/2/2023).
Berdasarkan data yang ada, menurut Kasim, di Provinsi Riau saja sudah ada sekitar hampir 4 juta hektar perkebunan kelapa sawit, dan dari angka itu terdapat perkebunan yang diklola secara swadaya oleh masyarakat.
Tapi sayangnya, perkebunan yang dikelola secara swadaya ini tidak bisa mendapatkan program PSR, terutama perkebunan yang ada di wilayah pesisir Riau, seperti Dumai, Bengkalis, maupun Rokan Hilir.
"Pemerintah daerah harus meminta solusi kepada pemerintah pusat terkait status lahan ini. Pemerintah harus melayani masyarakatnya, beri kenyamanan kepada para petani kita, mereka adalah warga negara yang nasibnya ada di tangan pemerintah," terangnya.
Diakui Kasim, pemerintah sebenarnya sudah membuat regulasi yang tercantum dalam UU Cipta Lapangan Kerja, dan dalam Surat Gubernur Riau Nomor 525/DLHK/2697 tentang pendataan status lahan perkebunan masyarakat sampai November 2023.
"Pemerintah harus serius dalam menangani persoalan ini, sehingga masyarakat bisa merasakan program tersebut, karena ini berkaitan dengan kondisi ekonomi rakyat. Apalagi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat sering ke Riau, tentu beliau sudah paham persoalan ini. Kita tunggulah koordinasi antara pusat dengan daerah. Intinya kita harus memberikan yang terbaik kepada petani kita," tutupnya.***
Berita Lainnya +INDEKS
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.