Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi

PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, meminta pemerintah untuk mencarikan solusi terhadap nasib petani yang tidak bisa memanfaatkan program Peremajaan Sawit Riau (PSR). 

Dikatakan Kasim, dirinya menerima banyak aspirasi dari petani yang status lahannya tiba-tiba masuk dalam kawasan hutan, padahal mereka sudah punya legalitas tanah, baik SKT, SKGR, bahkan SHM. 

"Akibatnya, mereka tidak bisa menikmati program PSR yang ada dalam Permentan Nomor 3 tahun 2022. Saya sudah sarankan mereka untuk melaporkan status lahan mereka ini kepada pemerintah di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten kota, supaya diputihkan status lahannya, supaya tidak masuk dalam kawasan hutan lagi," kata Sekretaris Komisi I DPRD Riau ini, Rabu (15/2/2023). 

Berdasarkan data yang ada, menurut Kasim, di Provinsi Riau saja sudah ada sekitar hampir 4 juta hektar perkebunan kelapa sawit, dan dari angka itu terdapat perkebunan yang diklola secara swadaya oleh masyarakat. 

Tapi sayangnya, perkebunan yang dikelola secara swadaya ini tidak bisa mendapatkan program PSR, terutama perkebunan yang ada di wilayah pesisir Riau, seperti Dumai, Bengkalis, maupun Rokan Hilir. 

"Pemerintah daerah harus meminta solusi kepada pemerintah pusat terkait status lahan ini. Pemerintah harus melayani masyarakatnya, beri kenyamanan kepada para petani kita, mereka adalah warga negara yang nasibnya ada di tangan pemerintah," terangnya. 

Diakui Kasim, pemerintah sebenarnya sudah membuat regulasi yang tercantum dalam UU Cipta Lapangan Kerja, dan dalam Surat Gubernur Riau Nomor 525/DLHK/2697 tentang pendataan status lahan perkebunan masyarakat sampai November 2023. 

"Pemerintah harus serius dalam menangani persoalan ini, sehingga masyarakat bisa merasakan program tersebut, karena ini berkaitan dengan kondisi ekonomi rakyat. Apalagi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat sering ke Riau, tentu beliau sudah paham persoalan ini. Kita tunggulah koordinasi antara pusat dengan daerah. Intinya kita harus memberikan yang terbaik kepada petani kita," tutupnya.***