Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal

PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, yang menuntut transparansi pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas dari Riau oleh Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi, Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, viral di media sosial karena melayangkan protes keras kepada perwakilan Kementerian Keuangan saat diskusi terbuka di Pekanbaru, beberapa waktu lalu.

"Realita yang terjadi sekarang memang tidak mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin dalam beberapa hal, saya tidak setuju atau berlawanan dengan Bupati Adil itu, tapi untuk hal ini, dengan DBH untuk Riau ini saya setuju dengan dia," kata Eddy, Senin (12/12/2022).

Eddy yang merupakan legislator Dapil Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti ini membenarkan  apa yang disampaikan oleh Bupati M Adil. Pasalnya, kondisi ekonomi di kabupaten termuda di Riau itu memang sangat memprihatinkan.

"Kalau kita turun kesana itu, sedih melihat kondisi masyarakatnya, seperti tak ada harapan hidup, semua serba sulit disana, memang butuh banyak perhatian disana," tambah dia.

Anggota DPRD Riau yang sudah menjabat selama tiga periode ini, mengaku sampai hari ini tidak tahu pasti bagaimana pola pembagian DBH oleh pemerintah pusat. Namun, dia melihat apa yang didapat Riau, khususnya Kepulauan Meranti, tak sebanding dengan apa yang sudah diambil oleh pemerintah pusat.

"Polanya ini yang kita tidak mengerti, bagusnya memang federal aja negara kita ni, artinya daerah mana yang potensinya bagus, ya segitu yang didapatkan. Sekarang ni kan hasil yang didapatkan dari kekayaan alam kita, dibawa ke Jakarta, Jakarta yang membagi, pembagiannya ini yang tak jelas," pungkasnya.***