Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi

PEKANBARU -  Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yohanis, mempertanyakan kelanjutan hasil kerja pihaknya. Pasalnya, sejak selesai pada pertengahan tahun 2022, tidak ada tindaklanjut substansial yang dilakukan.

Dijelaskan Marwan, semua tugas sudah diselesaikan oleh Pansus, dimana berbagai koordinasi dan tinjauan lapangan sudah dilaksanakan, hingga akhirnya muncul rekomendasi.

"Kami sudah selesaikan, sudah kita kasih ke pimpinan, mungkin bisa ditanyakan ke pimpinan. Kemudian, bisa juga ditanyakan ke pemerintah selaku eksekutor, yaitu pemerintah, apakah itu Gubernur, Kepala Dinas Kehutanan, ataupun ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)" kata politisi Partai Gerindra ini, Jumat (16/12/2022).

Marwan berharap, apa yang menjadi rekomendasi dari Pansus bisa dieksekusi oleh pemerintah, karena masyarakat sangat menantikan kehadiran pemerintah dalam konflik yang terjadi.

Tak hanya masyarakat, para investor juga akan merasa nyaman dalam berinvestasi, jika apa yang direkomendasikan itu bisa dilaksanakan. Sebab, rekomendasi itu juga merupakan hasil pertemuan dengan pihak perusahaan.

"Untuk apa dibentuk Pansus kalau cuma gitu saja, kita harus mengawalnya. Atas nama Pansus, saya sangat berharap pimpinan dewan bisa menjelaskan sudah sampai mana rekomendasi itu sekarang. Karena itu sangat penting, baik kepada penggugat, kepada perusahaan, maupun kepada pemerintah pusat," terangnya.

Lebih jauh, Marwan menambahkan, meski Pansus sudah selesai, dia terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Bahkan, Marwan diberi kesempatan berdiskusi langsung dengan Menteri ATR/BPN.

"Saya terus menyuarakan hal ini, karena menurut KSP, di daerah lain belum ada Pansus yang seserius kita dalam menyelesaikan konflik lahan. Saya sekarang sedang mencari waktu yang tepat untuk berjumpa dengan Menteri ATR/BPN, apalagi Wakil Menteri-nya juga orang kampung saya, mudah-mudahan lahir kebijakan yang terbaik untuk semua pihak," tutup legislator asal Kuantan Singingi ini.***