pilihan +INDEKS
Listrik Naik Jelang Puasa, Komisi VII Bakal Interogasi PLN
JAKARTA - riautribune :. Komisi VII DPR RI merasa kesal dengan langkah PT PLN (Persero) yang menaikkan tarif dasar listrik di Juni ini. Untuk itu, komisi yang membidangi energi itu akan memanggil direksi PLN ke Senayan untuk menginterogasi dan meminta pembatalan kenaikan tarif.
Diketahui, per 1 Juni kemarin, PLN menaikkan tarif listrik untuk 12 golongan pelanggan. Kenaikan itu sesuai skema adjustment alias penyesuaian dengan indikator harga minyak dunia, kurs rupiah terhadap dolar AS, dan inflasi yang dipakai PLN dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan sebenarnya tidak terlalu besar, untuk tegangan rendah naik Rp 11 per kwh, golongan menengah Rp 9 per kwh, dan golongan tinggi Rp 8 per kwh. Sedangkan untuk pelanggan bersubsidi, daya 450 dan 900 watt, tidak ada kenaikan tarif.
Wakil Ketua Komisi VII Fadel Muhammad mengatakan, pihaknya tetap menganggap kenaikan tarif tidak pantas, lantaran dilakukan menjelang ibadah puasa. Kenaikan, dianggap akan menambah beban masyarakat di tengah melambungnya harga bahan-bahan kebutuhan pokok.
"Timing kenaikannya tidak tepat," ucapnya, Kamis (2/6).
Selain itu, kata politisi senior Golkar ini, kenaikan tersebut tidak berimbang dengan pelayanan PLN kepada masyarakat. Sampai saat ini, masih sering terjadi pemadaman bergilir alias byar-pet. Atas dasar itulah, Komisi VII akan memanggil PLN.
"Jadi, kami akan panggil PLN untuk menjelaskan kebijakan mereka. Kami akan tahan, karena kenaikan ini jelas akan menambah beban masyarakat," jelas Fadel.
Untuk waktu pemanggilannya masih dibicarakan di internal Komisi VII. Dia akan mendorong agar pemanggilan itu dilakukan sesegera mungkin.
"Kami usahakan minggu depan sudah bisa memanggil PLN," beber Fadel.
Selain masalah kenaikan itu, ada beberapa hal lain yang akan dibicarakan. Pasalnya, Komisi VII mendapat banyak pengaduan mengenai kondisi di internal PLN yang masih semrawut.
"Tapi yang paling utama dalam pemanggilan itu adalah masalah kenaikan tarif," terang Fadel.(rmol/rt)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.