pilihan +INDEKS
Fahri Minta Jokowi Buat Keputusan Radikal Koreksi KPK
Fahri meminta kepada Jokowi untuk mempelajari sejarah pemberantasan korupsi di Korsel, khususnya sejarah Korean Independent Commision Against Corruption (KICAC) yang berganti menjadi Anti Corruption and Human Right Commision (ACRC).
“ACRC adalah gabungan banyak lembaga, termasuk Ombudsman. Hanya di Indonesia, darurat korupsi hanya menjadi kesibukan satu lembaga,’ jelasnya di akun Twitter pribadinya.
Menurutnya, Jokowi tidak boleh terlalu lama membiarkan negara dalam keadaan “darurat korupsi”, seperti yang dituduhkan selama ini. Sebab pembiaran itu bisa membuat Jokowi gagal dalam memberantas korupsi. “Presiden akan ditagih rakyat. Maka sekarang ambillah keputusan yang radikal,” imbaunya.
Fahri menilai bahwa pemberantasan korupsi di Korea Selatan merupakan yang paling baik untuk dicontoh. Apalagi, pembubaran KICAC menjadi ACRC adalah karena ekonomi yang terganggu. “Manuver KICAC bikin rusak iklim usaha dan kebebasan sipil. Maka anti korupsi digabung dengan HAM,” jelasnya.
Hal ini tentu sama dengan yang dialami Indonesia saat ini. Tidak ada koordinasi antar lembaga dalam penangan korupsi. Bahkan Fahri menyebut ada lembaga yang sibuk sendiri, sementara lainnya menonton dan menghindar. “Akhirnya sejak 2002, persis sama dengan tahun berdirinya KICAC di Indonesia berkembang suasana tidak pasti,” sambungnya.
Selama lebih dari 16 tahun, UU 30/2002 tentan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak pernah direvisi. Usulan revisi selalu mendapat tentangan baik dari masyarakat maupun lembaga KPK.
“Usulan amandemen bak mau mengubah kitab suci. Demonstrasi dikerahkan dan ancaman dilayangkan ‘koruptor menyerang balik’. Jadilah ia lembaga suci yang tidak boleh diganggu gugat,” jelas Fahri.
Indonesia kini tengah mengalami pelambatan ekonomi. Pemerintah telah mencabut sejumlah subsidi bagi rakya dan mengandalkan utang luar negeri. “Proyek dikerjain sendiri dan BUMN disuruh ngutang bunga tinggi. Nanti BUMN bisa-bisa dijual ke luar negeri. Ini semua karena ketidakpastian hukum,” sambungnya.
“Sambil Pak Jokowi berpikir, teken saja kerjasama dan ikut saja pola Korea Selatan. Nggak usah malu untuk kebaikan negeri. Lihat Korsel itu, industri hidup, kelas menengah tumbuh. Kita merdeka bareng, bikin KPK bareng tapi hasil lain. Kenapa? Karena mereka mau koreksi,” tukasnya. (rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.