pilihan +INDEKS
DPR Siap Fasilitasi untuk Kaji Masalah Penggunaan Cantrang
JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menyatakan siap untuk memfasilitasi berbagai pihak secara objektif untuk membentuk tim independen dalam rangka mengkaji permasalahan kontroversial alat tangkap cantrang. Herman mengutarakan harapannya agar berbagai pihak dapat menemukan solusi terkait alat tangkap tersebut, misalnya dengan cara memodifikasi cantrang.
"DPR memfasilitasi pihak-pihak terkait kita ajak bicara, nelayan diajak bicara, bagaimana solusi yang tepat dengan situasi ini, supaya persoalan ini tidak berkepanjangan dan sumber daya perikanan kita tetap bisa dijaga keberlanjutannya," kata Herman Khaeron dalam rilis, Jumat (4/8).
Dia menegaskan bahwa Komisi IV DPR sebagai penengah tidak bisa memaksakan kehendak kepada pihak-pihak tertentu tetapi akan bantu membentuk tim independen. Nantinya, lanjutnya, tim independen tersebut diharapkan dapat melakukan penelitian ke lapangan-lapangan di sejumlah daerah sehingga dapat mengeluarkan hasil yang dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan.
Sebagaimana diwartakan, solusi efektif terkait dengan larangan alat tangkap cantrang harus segera diterapkan karena regulasi tersebut telah banyak menimbulkan aksi protes nelayan di berbagai daerah. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan, Senin (24/7), menyatakan hal tersebut diperparah dengan bantuan alat tangkap ramah lingkungan yang diserahkan tidak sesuai target serta tidak mampu menampung kebutuhan nelayan seluruh Indonesia.
Menurut Daniel, regulasi larangan tersebut telah menimbulkan banyak atau sekitar 38 ribu kapal nelayan yang mangkrak.
Sebelumnya, Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara Ono Surono meminta pemerintah menunda larangan penggunaan cantrang sebagai alat tangkap hingga Desember 2019. "Kami mendukung Presiden segera menginstruksikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengeluarkan regulasi penundaan pelarangan cantrang, dogol, payang sampai Desember 2019," kata Ono Surono.
Menurut Ono, periode tersebut dapat dimanfaatkan sekaligus untuk membuat kajian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya penggunaan cantrang/dogol/payang oleh Tim Kajian yang melibatkan seluruh unsur yaitu pemerintah, akademisi, dan nelayan.(rep)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.