pilihan +INDEKS
Peredaran Mi tak Halal karena Ketidaktegasan Pemerintah
JAKARTA - riautribune : Ketua MPR Zulkifli Hasan menyayangkan masih ditemukannya produk makanan non halal yang dijual secara bebas kepada konsumen muslim di Indonesia. Kasus mi instan asal Korea yang mengandung babi, menurutnya adalah kecolongan yang kesekian kalinya.
"BPOM harus segera bertindak tegas, diberikan hukum yang tegas. Khawatir nanti menimbulkan dampak bagi ekonomi dan kepercayaan publik," kata Zulkifli Hasan ketika ditemui di Komplek Parlemen Senin (19/6).
Dikhawatirkan bila kecolongan ini terus dibiarkan, isu ini bisa dimainkan oleh pihak lain. Menjadi isu liar yang kembali merusak kehidupan sosial masyarakat. "Karena itu perlu segera diambil langkah-langkah tegas," ujarnya.
Pengamat produk halal, Anton Apriyantono menilai masih ditemukannya produk non halal dijual bebas kepada konsumen Muslim di Tanah Air karena tidak adanya larangan dan memang ketidaktegasan pemerintah.
Menurutnya pemerintah harus tegas atas kelalaian ini. Mantan Menteri Pertanian era Presiden SBY ini menyebut hingga saat ini tidak ada aturan perundang-undangan produk non halal tidak bisa masuk ke Indonesia. Kecuali produk daging non halal.
"Ya aturannya memang tidak mengharuskan halal," terangnya. Untuk itu, perlu tanda yang jelas atas produk non halal. Sehingga walaupun produk non halal itu tetap bisa masuk ke Indonesia hanya diperuntukkan bagi kalangan non Muslim, bukan umat Islam.(rep)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.