pilihan +INDEKS
LE: Justru KPU yang Menjegal Calon Independen
JAKARTA-riautribune: Revisi UU 8/2015 tentang pemilihan gubernur, walikota dan bupati bukanlah upaya DPR RI untuk menjegal calon independen. Justru, DPR hanya mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh KPU."Yang menjegal calon independen bukan DPR tapi KPU," tuding Wakil Komisi II DPR RI, Lukman Eddy, dalam diskusi Pilkada 2017 di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/6).
Dia tegaskan bahwa aturan verifikasi faktual di UU Pilkada mengadopsi Peraturan KPU. Apalagi praktik verifikasi faktual bukan baru diterapkan saat ini.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU-lah yang menghambat calon independen.
Aturan itu menimbulkan polemik terutama di Jakarta. Pendukung calon independen, Basuki Purnama, yang menamakan diri Teman Ahok memganggapnya sebagai upaya menjegal Ahok dari DPR.
"Nanti Teman Ahok diminta untuk menyerahkan KTP-nya. Jika pendukung calon tak bisa ditemui, maka pasangan calon diberi kesempatan untuk menghadirkan mereka di Kantor PPS. Jadi sebenarnya yang menjegal calon independen adalah KPU," ujar mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal ini.(rmol/rt)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.