pilihan +INDEKS
Fasilitas Isoman Anggota DPR Mutlak Dibatalkan
JAKARTA,Riautribune.com -- Fasilitas isolasi mandiri di hotel bagi anggota DPR yang terpapar positif Covid-19 dikritik. Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) memandang pemberian fasilitas isoman mewah telah nyata-nyata mengabaikan keadaan darurat ini sehingga mutlak harus dibatalkan.
"Penetapan Kebijakan (yang dikeluarkan eksekutif maupun legislatif), khususnya DPR seharusnya memperhatikan keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat dampak pandemi Covid-19. Pemberian fasilitas isoman mewah (hotel berbintang) telah nyata-nyata mengabaikan keadaan darurat ini sehingga mutlak harus dibatalkan," tegas Direktur PSHK FH UII, Allan Fatchan Gani, kepada Republika, Kamis (29/7).
Memang, sambung Allan, tidak ada peraturan yang dilanggar, tetapi pemberian fasilitas mewah isoman sangat bertentangan dengan etika dan moralitas hukum. Sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUD NRI 1945, seharusnya memiliki rasa empati kepada keadaan rakyat dan tidak memikirkan diri sendiri.
"Pemberian fasilitas isoman mewah sangat melecehkan marwah lembaga DPR sebagai penyalur aspirasi rakyat yang harusnya mengutamakan kepentingan rakyat. Bukan mengutamakan pribadi maupun keluarga, " tegas Allan.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan ihwal fasilitas hotel untuk isolasi mandiri bagi anggota DPR RI yang positif Covid-19. Dia mengatakan, fasilitas tersebut tak hanya diperuntukkan bagi anggota DPR saja, melainkan dapat dimanfaatkan oleh staf, tenaga ahli, dan aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di Kompleks Parlemen.
"Fasilitas isoman bukan hanya anggota DPR, tetapi meliputi tenaga ahli, kemudian staf anggota DPR, dan ASN yang berada di lingkungan DPR. Jadi tidak khusus hanya anggota DPR," ujar Dasco kepada wartawan, Rabu (28/7).
Ia juga menjelaskan, fasilitas isoman bagi legislator dan orang-orang yang bekerja di Kompleks Parlemen diprioritaskan terlebih dahulu untuk ditempatkan di Wisma Griya Sabha atau dikenal dengan nama Wisma Kopo milik DPR. Jika tempat tersebut penuh, mereka yang positif Covid-19 dapat menggunakan dua hotel yang telah disediakan oleh Sekretariat Jenderal DPR.
"Tentunya ini adalah upaya kami dalam menekan laju Covid-19 atau kemudian menjaga dampak Covid-19 di lingkungan DPR sebagai aturan yang ada," ujar Dasco.(rep)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.