pilihan +INDEKS
Legislator Apresiasi Program ‘KPK Mendengar’
JAKARTA - Riautribune: Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi mengapresiasi program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertajuk ‘KPK Mendengar’ dengan mendatangkan tokoh masyarakat sebagai narasumber, guna memberi masukan kepada lembaga anti rasuah itu.
“Program KPK Mendengar cukup baik. Ini bagian dari upaya KPK untuk mensosialisasikan gerakan anti korupsi. Selama ini pemberantasan korupsi menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional,” kata pria yang akrab disapa Habib itu dalam berita rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (13/3/2018).
Habib menyampaikan, sejauh ini kinerja KPK sudah baik, namun ada beberapa catatan, diantaranya mengenai cara penanganan korupsi. KPK, jelasnya, dalam menangani suatu kasus telah menyebabkan adanya implikasi berupa ketakutan kepada pelaksana program pembangunan.
“Adanya ketakutan pelaksana program ini berdampak pada minimnya serapan anggaran pembangunan pemerintah,” kata legislator Fraksi PKS itu. Ia mengatakan, penanganan korupsi seharusnya jangan sampai menggangu program pembangunan negara. Oleh karenanya, KPK perlu memikirkan agar para PNS atau pejabat terkait tidak takut melaksanakan proyek pembangunan karena cara-cara penanganan korupsi yang tidak tepat.
“Jangan sampai tidak ada lagi PNS yang mau jadi Pimpro. Bagaimana PNS berani menjabat menjadi Pimpro, kalau mereka belum apa-apa ketakutan ditangkap,” ujarnya. Habib menambahkan, saat ini juga perlu ada perbaikan internal KPK. Ia mendengar level honorarium pegawai KPK sangat tinggi dan menimbulkan kecemburuan banyak pihak.
Menurutnya, pendapatan tinggi harus berbanding lurus dengan pencegahan. “Harus ada alat ukur jelas antara salary yang diterima dengan output pencegahannya,” tuturnya. Habib mengaku dirinya juga mendengar ada banyak jabatan yang lowong di KPK. Bahkan Direktur Pengawasan Internal sepengetahuannya sudah tiga tahun kosong, padahal hal ini sangat diperlukan untuk internal control, utamanya untuk menjamin bahwa pelaksanaan tugas telah sesuai dengan SOP. “Saya sarankan, posisi-posisi kosong di KPK ini segera diisi agar performa KPK semakin bagus,” pungkasnya. (dpr)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.