pilihan +INDEKS
Gerindra: Bukan Pelemahan Tapi Kami Ingin Penguatan KPK
JAKARTA-riautribune: Fraksi Gerindra DPR belum menentukan sikap terkait revisi UU KPK. Namun ada satu penegasan, Gerindra menolak pelemahan KPK.
"Pemberantasan dengan pencegahan itu kan satu rangkaian, tidak bisa diputus. Kalau tidak berhasil pencegahan, ya pemberantasan," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2015).
Dia memandang elemen pemberantasan tidak perlu dikurangi lewat Revisi UU KPK. Karena elemen pencegahan dan pemberantasan adalah hal yang ineren dalam KPK.
"Pencegahan memang prioritas. Namun dua elemen itu jangan dipisahkan. Bukan berarti pemberantasan dikurangi," kata Edhy.
Untuk mencegah, maka KPK perlu langkah penyadapan. Revisi UU KPK menghendaki penyadapan KPK dilakukan seizin Kepala Pengadilan Negeri.
Edhy memandang izin Pengadilan Negeri yang disyaratkan kepada KPK lebih untuk menjaga agar KPK tak menjadi lembaga superbody.
"Harus izin, apa salahnya? Di Amerika Serikat juga tidak bisa langsung menyadap tiba-tiba. Meski begitu, pihak yang salah juga tidak boleh dilindungi," ujarnya.
Terlepas dari itu, Edhy ingin mencermati lebih lanjut poin-poin krusial dalam revisi UU KPK. Yang jelas Gerindra ingin penguatan, bukan pelemahan KPK.
"Gerindra tegas, kuncinya adalah penguatan," kata Edhy.(dtc/rt)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.