Fadli Zon: Waspadai Pembelokan Sejarah PKI Seolah-olah Korban

Dibaca: 30563 kali  Jumat, 22 September 2017 | 15:44:36 WIB
Fadli Zon: Waspadai Pembelokan Sejarah PKI Seolah-olah Korban
Ket Foto : foto internet

JAKARTA - riautribune :  Indonesia harus mewaspadai adanya upaya mengganti narasi sejarah bangsa bahwa seolah-olah Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah korban kekejaman rezim pemerintah orde baru. "PKI ini playing victim gitu loh" ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat, (22/9).

Fadli menyebutkan sejarah kekejaman PKI tidak bisa dilepaskan dari kejadian-kejadian sebelumnya yaitu peristiwa pemberontakan 1948 dan 1966. Menurutnya, kekejaman dan upaya kudeta yang dilakukan PKI adalah suatu kewajiban kelompok komunis untuk merebut kekuasaan.

"Kudeta dan revolusi itu adalah rukun komunisme dan ini terjadi di Rusia, China dan terjadi juga di Kamboja termasuk Kuba dan negara yang terjadi revolusi," jelasnya.

Untuk itu, Fadli sepakat dengat anjuran Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk menonton kembali film pengkhianatan G30S/PKI. "Menurut saya pemutaran film G30S/PKI ini adalah hal yang benar supaya kita tidak lupa sama sejarah," tukas elit Partai Gerindra ini.(rmol)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.