pilihan +INDEKS
MKD DPR Minta Salinan Surat Novanto ke KPK Sebelum Bertindak
JAKARTA - riautribune : Surat Ketua DPR Setya Novanto ke KPK untuk meminta menunda penyidikan perkara e-KTP menuai pro-kontra. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan memutuskan apakah ada pelanggaran etik dari pengiriman surat itu atau tidak.
"Kita mau lihat dulu suratnya seperti apa, kok langsung diteruskan. Apakah sebenarnya surat seperti ini bisa langsung diteruskan apa dia harus konsultasi dulu," ujar Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/9/2017).
Dasco mengaku masih akan menunggu salinan surat sebelum memutuskan apakah pengiriman surat aspirasi itu, yang melalui DPR untuk menghentikan penyidikan, masuk ranah pelanggaran etik.
"Nanti sesudah dapat, kan ada verifikasi pengaduan, biasanya kita rapat," sebut Dasco. Seperti diketahui, yang meneken surat itu ialah Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Fadli sendiri telah dilaporkan LSM ke MKD.
"Kami nanti baru akan rapat, kami akan lihat sejauh ini dari informasi yang kami terima bahwa apa Fadli Zon itu hanya meneruskan apa surat yang didapat, karena sebagai Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang membawahi termasuk KPK," papar Dasco soal sikap MKD ke Fadli.
"Biasa yang bersangkutan itu meneruskan surat-surat yang diterima. Biasa surat ke kepolisian, kejaksaan, termasuk ke KPK," imbuh Dasco.
Menurut Dasco, sebagai warga Indonesia, Novanto berhak menyurati KPK dan mengirimnya ke DPR. Namun, karena Novanto menjabat Ketua DPR, itu memang menuai pro-kontra.
"Sebagai warga negara kan boleh juga yang bersangkutan itu tulis surat ke DPR, itu kan hak seseorang warga negara. Cuma, implikasinya bagaimana, nanti kita akan cek setelah kita lihat suratnya," terang Dasco.
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.