pilihan +INDEKS
Fadli Zon Desak agar kasus pidato Viktor tak mandek di polisi
JAKARTA - riautribune : Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor B. Laiskodat dilaporkan ke polisi oleh PKS, PAN, Gerindra dan Demokrat. Empat partai itu tak terima dituduh mendukung negara khilafah.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon meminta kepolisian berani segera memproses laporan soal ucapan Viktor sesuai peraturan yang berlaku. Fadli berharap polisi tidak menunda apalagi melindungi Viktor.
"Jangan melindungi, jangan menunda-nunda karena ini kawan harus dilindungi, tidak boleh begitu. Nanti akan menimbulkan reaksi yang anomali. Itu menurut saya yang berbahaya," tegasnya di DPR, Senin (7/8).
Dia juga meminta Viktor segera meminta maaf secara terbuka atas ucapannya. Fadli menegaskan, Viktor telah jelas-jelas bersalah dengan menuduh empat partai tanpa dasar. Sekaligus mengkaji ajaran Islam dengan tafsiran yang salah soal konsep khilafah.
"Ya harus dong. Dia salah kok, kalau mau salahnya di mana kita bisa berdebat tunjukan di mana salahnya. Dia menuduh partai politik saja sudah salah. Kemudian dia mengkaji salah satu ajaran Islam juga salah dan dia tidak mengerti ajaran itu. Asal jeplak aja," jelasnya.
Fadli menuturkan, Partai NasDem tidak mencontohkan kedewasaan berpolitik karena membela Viktor dan tidak ada itikad baik meminta maaf. Padahal, kata Fadli, ucapan Viktor terkesan menantang partai politik dan umat Islam secara keseluruhan.
"Kalau merasa salah minta maaf dong, jangan lempar batu sembunyi tangan kemudian seperti menantang partai politik lain, dan umat Islam. Itu yang saya tangkap dari tanggapan barusan ini," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Advokasi Hukum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Taufik Basari menegaskan pihaknya bakal memberi bantuan hukum terhadap Viktor Laiskodat. Hal ini menyusul sejumlah partai politik membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri terkait pidato Viktor di daerah pemilihannya, Nusa Tenggara Timur 1 Agustus lalu.
Dia beralasan, perlindungan hukum perlu dilakukan lantaran pidato kader partai asuhan Surya Paloh itu dinilai tidak mencederai siapapun. Justru menurutnya, pidato itu sebagai bentuk semangat persatuan di tengah tengah upaya segelintir pihak yang berkeinginan mengubah ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kalau misalnya melakukan laporan atau sumber yang sudah di manipulasi tentu tidak demikian seharusnya terjadi," tandasnya.(mrdk)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.