pilihan +INDEKS
Fahri Hamzah: Presiden Jokowi Sudah Ralat Polemik Dana Haji
JAKARTA - riautribune : Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi sudah meralat gagasannya terkait penggunaan dana haji untuk membangun infrastruktur. Dengan demikian polemik pernyataan awal Jokowi yang akan memakai dana haji untuk membangun infrastruktur harus dihentikan. Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah kepada wartawan, Senin (31/7).
"Pak Jokowi sudah meralat ucapannya, maka mari akhiri polemik itu dan kita mulai masukan usulan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang baru terbentuk, karena ada banyak masalah dalam penyelenggaranan haji sejak hulu sampai hilir," kata Fahri.
Usulan itu disampaikannya setelah melihat fase persiapan yang tidak sempurna dari penyelenggaraan haji, mulai soal manasik yang belum maksimal, terutama bagi yang baru pertama kali bepergian ke luar negeri, sampai soal usia jamaah yang terlalu tua karena terlalu lama menabung.
"Begitu pula di sisi hilir. Ada banyak masalah mulai soal penginapan, makanan dan kesehatan yang fasilitas tersedianya masih belum ideal dan memadai," kata Fahri yang juga Ketua Tim Haji DRR RI itu.
Di luar itu, Indonesia sebagai konsumen haji dan umroh terbesar di dunia, tambah pimpinan DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Kokesra) itu, harusnya tidak saja berpikir sebagai konsumen, tetapi sebagai penyelenggara. Oleh karena itu, BPKH seharusnya langsung memikirkan hal besar yang terkumpul dari para jamaah haji itu untuk kepentingan perbaikan penyelenggaraan haji.
"Dan bukan untuk kepentingan lain terlebih dahulu. Sehingga, jika ada sisanya barulah nanti bisa dialokasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Terakhir Fahri menyebutkan ada banyak yang bisa dilakukan Indonesia jika berpikir sebagai pemain dalam industri haji dan umrah. Mulai sektor jasa sampai produk dan infrastruktur haji dengan penghasilan yang menggiurkan.
"Itulah yang seharusnya dipikirkan sekarang. Sehingga, hasil dari investasi selanjutnya tetap diarahkan untuk menyempurnakan penyelenggaraan haji di masa yang akan datang. Sebab bagaimanapun dana itu adalah dana ibadah," pungkasnya.
Sebelumnya, usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7) lalu, Presiden Jokowi menyampaikan keinginya agar dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur.
Wacana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu pun menuai pro dan kontra, sehingga menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Apalagi, Presiden tidak menyebutkan secara detail mekanismenya seperti apa.
Presiden Jokowi kemudian meminta pengelolaan dana haji dilakukan dengan hati-hati dan cermat. Semua harus mengikuti peraturan yang ada. "Ini dana umat, bukan pemerintah. Jadi, hati-hati dalam penggunaan," ujarnya.( rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.