pilihan +INDEKS
RUU Pemilu Segera Divoting
JAKARTA - riautribune : Dalam waktu dekat Pansus Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu bersama pemerintah akan menggelar rapat untuk menyiapkan mekanisme voting. Rencananya akan ada 15 isu krusial bersama pemerintah dalam waktu dekat. Rencananya, voting 15 isu krusial akan dijadwalkan pada Selasa (23/5) atau Rabu (24/5). Kepastian ini disampaikan oleh Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, di Kompleks Parlemen pada Senin (22/5).
Lukman Edy memastikan pemerintah bahwa pemerintah juga telah siap untuk melakukan voting isu-isu krusial. Pihak pemerintah yang dilibatkan adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Kita akan voting untuk isu krusial. Pemerintah menyiapkan waktu hari Senin, Selasa, Rabu. Mereka siap 3 menteri. Mendagri, Menkeu, dan Menkumham," kata Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Sebenarnya, terdapat 19 isu krusial dalam RUU Pemilu yang harus diputuskan melalui voting karena tak memenuhi kesepakatan dalam musyawarah. Pansus RUU Pemilu berencana untuk melakukan dua kali voting terhadap 19 isu krusial tersebut.
Pertama yaitu memvoting 15 isu krusial di tingkat Pansus bersama pemerintah dan 4 isu krusial lainnya akan dilakukan di sidang Paripurna. Namun dia belum bisa memastikan waktu voting 4 isu krusial dalam paripurna. Lukman menganggap 4 isu tersebut paling krusial dibanding isu lainnya. Keempatnya adalah parliamentary threshold, presidential threshold, sistem pemilu dan juga metode konversi suara.
Sebelumnya Edy mengaku sudah menyiapkan mekanisme voting atas empat isu krusial tersebut. Dia menjelaskan mengenai gambaran voting yang bakal dilakukan untuk mengambil keputusan tersebut. Pihaknya akan membuat satu lembar kertas suara yang di dalammya ada empat isu krusial RUU Pemilu tersebut. Yaitu, presidential threshold pilhanya adalah A 0 persen, B 20 persen, C sama dengan parliamentary threshold. Kemudian untuk parliamentary threshold pilihanya, A 3.5 persen, B 4 persen, C 5.
"Votingnya kita masukan ke amplop, jadi enggak ada perdebatan. Saatnya ambil keputusan kita buka amplopnya, lalu voting," kata dia. (rpblk)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.