pilihan +INDEKS
Penyebab Urusan TKI Ruwet,
Dede Yusuf: Ada Dualisme Kelembagaan
JAKARTA - riautribune : Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan ada satu isu krusial penyebab penanganan TKI hingga kini terus bermasalah. Menurut Dede penyebab itu adalah dualisme kelembagaan dalam menangani masalah TKI. “Ada dualisme kelembagaan, BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja,” kata dia di DPR, Rabu, 26 April 2017.
Saat ini DPR menggenjot pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang sempat mandeg. Dede menuturkan ada sebanyak 8 isu yang dibahas. Namun dari 8 isu tersebut, ada satu isu yang mengganjal yaitu arah tanggung jawab badan penempatan TKI.
Menurut Dede, pemerintah meminta agar pembentukan badan TKI yang disepakati itu bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Tenaga Kerja. Namun DPR menginginkan agar badan tersebut langsung bertanggung jawab ke Presiden tanpa melalui Kementerian Tenaga Kerja. “Kami berharap Presiden langsung, kalau ada urusan masalah TKI langsung berurusan dengan badan,” kata dia. Meski begitu, kata dia, fungsi regulator tetap ada pada kementerian terkait.
Dede menambahkan dalam rancangan undang-undang tersebut pihaknya mengusulkan pembentukan atase ketenagakerjaan di luar negeri yang khusus mengurus persoalan TKI. Menurut dia, selama ini fungsi pengendalian dan pengawasan dari Konsulat Jenderal RI di luar negeri belum cukup mengurus persoalan TKI.
Dede menyebut misalnya di Arab Saudi yang ada sekitar 3 juta TKI, perwakilan pemerintah di negara itu belum cukup menangangi persoalan TKI. “Sehingga di undang-undang ini mewajibkan atase ketenagakerjaan.”
Menurut Dede, dalam masa reses nantinya tim ahli yang dibentuk tetap akan bekerja untuk membahas isu-isu yang telah disepakati. Misalnya soal pembentukan badan TKI, pelatihan terhadap calon TKI, peran daerah dalam advokasi dan informasi, hingga layanan terpadu satu pintu bagi calon TKI.
Namun yang lebih penting dan mendesak adalah penyatuan suara dari pemerintah agar badan yang dibentuk untuk mengurusi TKI langsung bertanggung jawab kepada Presiden Jokowi. “Kami selesaikan terlebih dahulu sampai pemerintah satu suara,” kata Dede Yusuf.(tmpo)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.