pilihan +INDEKS
Kasus Pancagila, Ketua MPR: Orang Tak Paham Pancasila, Mau Berapa Ditahan?
JAKARTA - riautribune : Penggiat masyarakat dari Toba Samosir, Sumatera Utara (Sumut) Sahat Safiih Gurning, kini meringkuk di penjara karena dituduh menghina lambang negara di akun Facebook miliknya. Ketua MPR Zulkifli Hasan menyayangkan rendahnya pemahaman masyarakat soal lambang negara. Oleh sebab itu, ia mempertanyakan penahanan orang yang tidak paham atas Pancasila.
Zulkifli Hasan mengingatkan mengolok-olok dasar negara seperti itu adalah tindakan salah. Namun Zulkifli menyadari hal ini terjadi karena kurangnya pendidikan Pancasila kepada warga negara.
"Tentu pendapat yang mengolok-olok dasar negara tidak dibenarkan. Tapi itu kan kita juga mengerti kenapa itu bisa terjadi. Pelajaran mengenai wawasan kebangsaan hanya di MPR, nggak ada lagi sekarang. Kalau dulu kan ada Pendidikan Moral Pancasila, ada Penataran P4 sekarang ini hanya MPR," kata Zulkifli kepada wartawan, Jumat (22/7/2016).
"Karena itu harus secara masif kita lakukan lagi dengan semua pihak terlibat agar hal ini tidak terjadi lagi. Agar Pancasila dipahami secara lengkap dan utuh oleh seluruh rakyat Indonesia dan ini tugas besar dan tidak mungkin hanya dilakukan MPR saja," kata Ketum PAN ini
Sahat mulai ditahan tidak lama setelah ia mengunggah status 'Pancagila' di laman Facebook miliknya pada April 2016. Sahat menulis 'Pancasila itu hanya lambang negara mimpi, yang benar adalah Pancagila'. Sahat mendefinisikan Pancagila yaitu:
1. Keuangan Yang Maha Kuasa.
2. Korupsi Yang Adil dan Merata.
3. Persatuan Mafia Hukum Indonesia.
4. Kekuasaan Yang Dipimpin oleh Nafsu Kebejatan Dalam Persengkongkolan dan Kepurak-purakan.
5. Kenyamanan Sosial Bagi Seluruh Keluarga Pejabat dan Wakil Rakyat.
Pihaknya telah mengajukan permohonan penahanan tetapi ditolak Polres Toba Samosir. Kasus itu kini telah berpindah ke PN Balige dan Sahat tetap ditahan.
Soal penahanan ini Zulkifli tak mau ikut campur. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum.
"Kalau soal proses hukum, itu terserah aparat hukumnya. Kalau banyak orang nggak paham, mau berapa orang dipenjara. Jadi tugas yang penting adalah pendidikan Pancasila harus dilakukan semua pihak secara masif," pungkasnya.(dtk/rt)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.