pilihan +INDEKS
Akom: Koordinasi Antar Instansi Masih Jadi Barang Mahal
JAKARTA-riautribune : Tragedi kemacetan ekstrem di pintu tol Brebes Timur atau Brebes Exit (Tragedi Brexit) sebenarnya dampak dari kurangnya koordinasi di antara pejabat berwenang.
Dalam hal ini para pejabat itu ada di Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Korps Lantas Polri.
"Sesungguhnya yang belum berhasil adalah koordinasi antar instansi. Koordinasi itu barang yang paling mewah, bukan hanya di kabinet tapi hampir semua instansi," kata Ketua DPR RI, Ade Komarudin, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7).
Menurut dia, dalam perencanaan pembangunan jalan, Kementerian PU dan BUMN Jasa Marga harus melibatkan pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian lebih tahu di mana titik-titik yang akan menjadi sumber kemacetan.
Dia berharap tragedi kemacetan Brexit yang menyebabkan kematian belasan pemudik tersebut mesti dijadikan hikmah bagi para pemangku kepentingan.
Tak lupa, Akom juga mengingatkan Komisi V DPR RI untuk memanggil para pejabat terkait agar mengetahui akar masalah kemacetan sehingga pada tahun-tahun yang akan datang kejadian serupa tidak terulang.(rmol/rt)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.