pilihan +INDEKS
Fahri Hamzah: WNI Disandera Jangan Jadi Ritual
JAKARTA - riautribune : Warga negara Indonesia (WNI) kembali disandera oleh kelompok militan di Filipina. Kejadian yang berulang ini dianggap Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah sudah jadi semacam ritual. Menurutnya, hal itu tak lepas dari cara penyelesaian yang dilakukan pemerintah.
"Saya sudah bilang jangan kasus sandera menjadi ritual karena kita menyelesaikannya secara pintas dengan uang dan sebagainya, itu seolah-olah bisa selesai dengan sendirinya," kata Fahri di Gedung DPR.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap, permasalahan ini diselesaikan dengan upaya diplomatik. Indonesia dalam ini harus tegas terhadap Filipina.
"Karena negara harus menjamin keselamatan warga negaranya sesuai dengan amanat uud. Jadi karena itu harus ada kerja sama dengan Filipina dan tanya 'kamu bisa jamin enggak ini, kok kita ini kena terus'," sebutnya.
Diketahui, sebanyak tujuh orang WNI disandera oleh kelompok militan di Filipina. Kejadian ini adalah pengulangan dari penyanderaan sebelumnya yang melibatkan 10 orang WNI.(okz/rt)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.