pilihan +INDEKS
Ketua DPR: Menkeu Sudah Kirim Surat Untuk Gantikan Rini Soemarno
JAKARTA - riautribune : Komisi VI DPR tidak bisa memanggil mitra kerjanya Menteri BUMN Rini Soemarno karena dilarang oleh Pimpinan DPR.
Pasalnya, paripurna DPR telah menyetujui rekomendasi Hak Angket Pansus Pelindo II DPR, yang meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Rini sebagai menteri.
Pelarangan itu pun dinilai sebagai upaya DPR untuk memasukan Rini sebagai daftar hitam alias blacklist. Akibat blacklist DPR tersebut, Komisi VI justru kesulitan memanggil Rini dalam membahas APBN-P 2017.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan sejauh ini untuk membahas anggaran di Kementrian BUMN, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro telah menyatakan kesanggupannya untuk menggantikan Rini.
"Sudah kirim surat juga, Pak Menkeu minta izin untuk jalankan tugas itu. Artinya, itu kan tugas dari beliau. Beliau ke Menkeu," ungkapnya ketika ditemui di kediamannya, Komplek Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/6).
Lebih lanjut pria yang akrab disapa Akom itu mengatakan rekomendasi Pansus Pelindo II bisa dicabut apabila ada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) meminta untuk dicabut surat tersebut yang kemudian diserahkan ke paripurna.
Namun begitu, lanjut Akom, sejauh ini belum ada AKD yang meminta Pimpinan DPR untuk mencabut surat pelarangan memanggil Rini.(rmol/rt)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.