pilihan +INDEKS
PDIP: Wajar Saja Proyek Kereta Cepat Diributkan
JAKARTA-riautribune: Penolakan pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang disampaikan sejumlah pihak dianggap wajar dan cukup beralasan. Pasalnya, banyak hal yang belum diselesaikan terkait proyek tersebut. Salah satunya adalah studi kelayakan.
Demikian dikatakan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Nazarudin Kiemas kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1).
"Wajar kalau keras penolakan pembangunan proyek kereta api cepat. Sebab studi kelayakan belum selesai dilakukan BPPT. Bahkan lembaga riset PT KAI sepengetahuan saya belum pernah diminta untuk melakukan studi kelayakan," kata Nazarudin.
Studi kelayakan itu menurut dia sangat diperlukan. Misalnya studi kelayakan tentang ideal kecepatan kereta api, konstruksi jalan, jalur dan kekuatan tanah.
"Studi kelayakan belum jelas, eh malah sudah pencanangan. Apakah pakai jaur kereta lama kan masih belum jelas," katanya heran.
Dia menegaskan hal itu terjadi dikarenakan kesalahan Pemerintah. Nazarudin menduga langkah tergesa-gesa Pemerintah itu tidak tertutup kemungkinan dikarenakan dampak dari hubungan baik Pemerintah Presiden Jokowi dengan China.
"Dan mungkin karena sudah terlalu banyak ahli yang dilibatkan, proyek dijalankan saja, studi kelayakan belakangan," tambahnya.(rmol/rt)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.