pilihan +INDEKS
Mungkinkah Damayanti Jadi Korban Permainan Eksekutif
JAKARTA- riautribune: Diduga Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti yang menjadi tersangka kasus suap adalah korban permainan pihak eksekutif. Pasalnya, Komisi V DPR belum pernah membahas proyek jalan di Maluku yang diusulkan Damayanti.
Menurut Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, merujuk putusan MK pada Mei 2014, sebenarnya DPR sudah tidak berwenang lagi membahas mata anggaran secara teknis bersama pemerintah, apalagi hal-hal yang sangat rinci di satuan tiga.
"Jadi eksekutiflah yang melakukan pembahasan tersebut," kata Margarito Kamis, Senin (25/1).
Selain itu, menurut dia, MK juga telah menghapus kewenangan DPR dalam memberi tanda bintang pada anggaran yang dianggap belum memenuhi syarat, Banggar hanya boleh menyatakan setuju atau tidak setuju.
"Pemerintah akan lebih leluasa dalam menyusun program dan kegiatan dalam APBN," kata Margarito.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio mengatakan dalam kasus Damayanti ini, erat terjadi hubungan simbiosis mutualisme antara eksekutif dan legislatif.
"Bisa juga oknum DPR ini sangat dekat dengan eksekutif dan mengetahui ada anggaran yang telah ditempatkan dalam satuan tiga tersebut," ungkapnya.(rmol/rt)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.