pilihan +INDEKS
Difteri Makin Meningkat,
Komisi IX: Program Imunisasi Harus Dievaluasi
"Sudah lebih dari sepekan wabah difteri ini terjadi di berbagai daerah. Tiga tahun terakhir angka kasusnya juga terus meningkat. Padahal program imunisasi DPT ini kan program rutin. Pemerintah harus mengevaluasi," ujar Anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Zainuddin dalam keterangannya, Selasa (12/12).
Zainuddin mengutip Profil Kesehatan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan dalam tiga tahun berturut-turut. Dia mengatakan, periode Januari-November 2017, Kementerian Kesehatan mencatat ada 95 kabupaten dan kota dari 20 provinsi yang melaporkan kasus difteri.
Secara keseluruhan terdapat 622 kasus, 32 diantaranya meninggal dunia. Pada 2015, kasus difteri sebanyak 252 kasus, korban meninggal sebanyak 5 kasus. Dari kasus tersebut, 37 persen tidak mendapatkan vaksinasi. Sementara tahun 2016, ada 415 kasus dan 24 diantaranya meninggal dunia. Dari seluruh kasus difteri 2016, sebesar 51 persen diantaranya tidak mendapatkan vaksinasi.
"Bahkan di tahun 2012 kasusnya mencapai 1.192 kasus. Padahal di tahun 1990 pemerintah berhasil perangi difteri, sangat minim kasusnya. Melihat data ini, apakah ada masalah dengan vaksin, atau program imunisasi yang belum merata? Pemerintah harus evaluasi agar wabah difteri tidak terulang lagi," jelas Zainuddin.
Namun demikian, politisi PKS ini tetap mengapresiasi langkah pemerintah melakukan Outbreak Respons Imunization (ORI) untuk menekan penyebaran wabah difteri yang dilakukan pertama terhadap tiga provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Dia berharap ORI serentak dilakukan terhadap 17 provinsi lainnya yang berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB).
"Langkah ORI sudah seharusnya seperti itu. Baiknya serentak di 20 provinsi yang KLB," imbuh Legislator asal daerah pemilihan Jakarta Timur ini.
Selain itu, Zainuddin juga berharap kinerja dan sinergi aparatur kesehatan hingga kelurahan dan desa diperkuat lagi. Sosialisasi pencegahan melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang penyakit-penyakit berbahaya harus terus digalakkan.
"Pemberitaan wabah difteri ini tentu membuat masyarakat gelisah. Sosialisasi penyuluhan harus terus digalakkan petugas-petugas kesehatan agar masyarakat tenang. Program imunisasi kembali tiap 10 tahun harus dilakukan," pungkasnya. (rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.