TNI Bentuk Satgas Tanggulangi Judi Online, Libatkan 4 Ribu Personel

JAKARTA, Riautribune.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah membentuk satuan tugas untuk memantau dan menangani keterlibatan personelnya dalam perjudian daring, dengan sekitar 4.000 anggota terlibat.

Wakil Inspektur Jenderal TNI Mayjen Alvis Anwar mengumumkan bahwa satuan tugas yang baru dibentuk akan fokus pada pengawasan internal tetapi mungkin juga berkolaborasi dengan lembaga pemerintah lainnya.

Satgas ini dibentuk sebagai respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak hanya menanggulangi perjudian daring, tetapi juga masalah lain seperti narkotika, penyelundupan, dan korupsi. 

Alvis menegaskan bahwa TNI akan bertindak tegas, tidak akan memberikan toleransi sedikit pun kepada personel militer atau pegawai negeri sipil yang terlibat dalam kegiatan ilegal.

"Kami tidak akan memberikan batasan waktu untuk kerja satgas, tetapi akan terus mengevaluasi efektivitasnya," kata Alvis dalam upacara di Mabes TNI, Cilangkap, Rabu. 

"TNI akan bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, serta kepolisian."

Hingga tahun 2024, sekitar 4.000 anggota TNI telah terlibat dalam kegiatan perjudian daring. 

Para individu ini telah menghadapi tindakan disiplin yang ketat, dengan sanksi mulai dari penahanan sementara hingga hukuman yang lebih berat, termasuk tuntutan pidana.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga melaporkan telah terjadi pembekuan 13.481 rekening bank terkait perjudian dengan nilai total mencapai sekitar Rp 280 triliun hingga triwulan III 2024. 

PPATK memproyeksikan industri perjudian daring bisa mencapai Rp 981 triliun tahun ini jika tidak segera ditangani.

Alvis menegaskan, anggota TNI yang kedapatan terlibat judi online akan dikenakan sanksi berat. 

"Tidak ada ampun, tidak ada toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit maupun PNS TNI. Kami tegas soal ini." ***