OJK Cabut Perijinan OVO Finance, Ini Alasannya

JAKARTA, Riautribune.com - Perusahaan Pembiayaan PT OVO Finance Indonesia kini tidak memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu diketahui lewat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-110/D.05/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, OVO Finance yang beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lantai 17 Unit D, Jalan HR. Rasuna Said Jakarta diwajibkan menyelesaikan hak dan kewajiban, kreditur dan debitur.

"Pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal ditetapkan," dikutip dari isi Surat Keterangan resmi OJK yang dikeluarkan pada Selasa (9/11).

Dialasi pengumuman NOMOR PENG-73/NB.1/2021, OJK menyebut alasan pencabutannya adalah pembubaran, yang dikarenakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

"Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," demikian isi Surat Pengumuman tersebut.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 112 POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata finance, pembiayaan dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau kelembagaan syariah dalam nama perusahaan.

Oleh karena itu, perusahaan yang sebelumnya dikenal dengan OVO Finance, diwajibkan memberi informasi secara jelas kepada debitur, kreditur dan/atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

"Pihak OVO diwajibkan menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah di Internal Perusahaan," tulis pengumuman OJK yang ditandatangani oleh Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1A selaku Plh. Deputi Komisioner Pengawas IKNB I, Dewi Astuti.(reynold/jpnn)