pilihan +INDEKS
Bayar Ganti Rugi Rp935 Miliar
Weleh, MA Bebaskan Perusahaan Sawit Pembakar Hutan

Jakarta, Riautribune.com - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi jaksa atas kasus kebakaran lahan kelapa sawit di Kalimantan Tengah seluas 2.600 hektare. Dengan putusan ini,
perusahaan sawit inisial KS tetap bebas dari tuntutan ganti rugi kebakaran hutan Rp935 miliar.
"Tolak," demikian lansir website MA, Senin (8/11).
Putusan itu diketok pada 3 November 2021. Duduk sebagai ketua majelis Salman Luthan dengan anggota Brigjen TNI Sugeng Sutrisno dan Gazalba Saleh. Dalam putusan itu, Salman Luthan mengajukan dissenting opinion.
Kasus bermula saat kebakaran besar terjadi di Desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, Kotawaringin Barat pada Agustus 2019. Aparat penegak hukum bergerak dan membawa kasus ini ke ranah pidana. Dalam kasus ini, perusahaan sawit KS dan Direktur PT KS duduk sebagai terdakwa.
Pada 3 Februari 2021, jaksa menuntut KS dan direkturnya dengan pidana denda Rp2 miliar. Selain itu jaksa juga menuntut KS memperbaiki kerusakan lahan dan hutan seluas 2.600 hektare sebesar Rp935 miliar.
Rincian ganti rugi itu sebagai berikut:
Biaya pemulihan fungsi Ekologis Rp. 192.647.550.000,-
Biaya pemulihan fungsi Ekologis Rp. 86.063.240.000,-
Biaya pemulihan lahan Rp 634.400.000.000,-
Biaya pengaktifan fungsi ekologis dalam rangka pemulihan Rp. 22.624.550.000,-
Namun, tuntutan jaksa kandas. Pada 17 Februari 2021, PN Pangkalan Bun membebaskan terdakwa korporasi KS dari dakwaan alternatif Penuntut Umum.
Majelis hakim juga menetapkan memulihkan hak-hak terdakwa koorporasi dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dalam kedudukan semula. Putusan itu diketok oleh ketua majelis Hweru Karyono dengan anggota Muhammad Ikhsan dan Iqbal Albanna.
Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menuntut KS secara perdata ke pengadilan. Pada 23 September 2021, PN Pangkalan Bun mengabulkan tuntutan KLHK untuk sebagian.
PN Pangkalan Bun juga menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability).
Majelis hakim juga menyatakan Tergugat bertanggung jawab mutlak atas peristiwa kebakaran lahan pengelolaan Tergugat yang terletak di Desa Sei Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam Peta Lokasi Areal Terbakar Inti PT. Kumai Sentosa (bukti surat bertanda T.50).
Tergugat juga dihukum membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui Rekening Kas Negara sejumlah Rp 175.179.930.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
Tergugat juga dihukum untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup pada areal tersebut di atas. Atas vonis perdata itu, PT KS tidak terima dan kini sedang mengajukan banding.*
Berita Lainnya +INDEKS
Kapolri Pimpin Sertijab Sejumlah Pejabat Polri, Kadivhumas Polri: "Rotasi untuk Perkuat Kinerja Inst
JAKARTA,RIAUTRIBUNE.COM- Kapolri memimpin langsung upacara serah terima jabatan .
Komitmen Kapolri : Tindak Tegas Preman Berkedok Ormas Ganggu Investasi,Laporkan Kami Proses
JAKARTA,RIAUTRIBUNE.COM- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan.
PDIP Tunjuk 17 Tim Hukum untuk Bela Hasto, Salah Satunya Mantan Jubir KPK
Riautribune.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjuk 1.
PETIR Laporkan 1.260 Ha Kebun Sawit PT Palm Lestari Makmur ke Satgas PKH
PEKANBARU – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) .
FMPH Datangi Gedung KPK RI: Ada Spanduk Bertuliskan Periksa dan Tangkap Ingot Hutasuhut
JAKARTA,RIAUTRIBUNE.COM-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa P.
Jokowi dan Ahok Tahu Kasus Pertamax Oplosan
Riautribune.com - Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi seharusnya mengetahui kasus dugaan korupsi .