pilihan +INDEKS
Pemerintah Harus Pantau Kekerasan ABK WNI
![Pemerintah Harus Pantau Kekerasan ABK WNI](https://riautribune.com/assets/berita/original/77440605266-1.jpg)
Jakarta - Riautribune:Pemerintah didesak untuk terus memantau dan memberi perhatian penuh pada kasus kekerasan yang menimpa anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) di kapal-kapal berbendaera asing. Laporan terakhir menyebutkan ada ABK WNI yang terpaksa terjun ke laut di Selat Malaka untuk menghindari kekerasan di kapal berbendera China.
“Pemerintah harus memberikan perhatian penuh kepada WNI yang bekerja sebagai ABK di kapal-kapal asing. Pasalnya, belakangan ini banyak tindak kekerasan yang mereka terima yang sempat dilaporkan. Bahkan, akibat kekerasan tersebut ada ABK yang berani terjun ke selat Malaka untuk menghindari tindak kekerasan dan menyelamatkan diri,” tegas Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam siaran persnya, Senin (8/6/2020).
Tindak kekerasan ini, kata Saleh, tidak bisa dibiarkan. Lagi-lagi kekerasan itu terjadi di kapal berbendera China. ABK WNI wajib mendapat perlindungan dari negara. Menurutnya, untuk menghindari kekerasan terus terjadi, Pemerintah diminta menjalin kerja sama dengan negara lain yang banyak mempekerjakan WNI. Dalam kerja sama itu diharapkan ada klausul perlindungan bagi WNI. Kemanapun kapalnya berlayar, perlindungan penuh harus diberikan.
“Perlindungan itu termasuk upah, jam kerja, jaminan sosial, lembur, kesehatan, makan, istirahat, libur, dan hak-hak pekerja lainnya. Mereka tidak boleh menerima tindak kekerasan dan harus dibayar sesuai dengan kontrak kerja,” papar Wakil Ketua F-PAN DPR ini. Selain itu, Pemerintah juuga diimbau mendampingi seluruh agen pengirim jasa tenaga kerja yang bekerja sama dengan kapal-kapal asing.
Agen-agen itu, sambung Wakil Ketua MKD DPR ini, tidak boleh lepas tanggung jawab. Mereka diharapkan tetap ikut memantau keadaan para ABK yang dikirim. Jika ada perlakuan yang tidak baik, mereka harus ikut aktif memberikan perlindungan. Dalam hal ini, tentu bisa dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah. Pemerintah diserukan agar mengedukasi para ABK yang bekerja di kapal-kapal sebelum mereka diberangkatkan.
“Sosialisasi dan edukasi itu terkait dengan hak dan kewajiban pekerja secara umum. Termasuk memberikan informasi tentang sistem pelaporan yang bisa mereka lakukan jika sewaktu-waktu mereka menerima kekerasan. Saya melihat, sosialisasi dan edukasi ini masih jarang sekali dilakukan. Padahal, ini salah satu aspek penting yang harus dilaksanakan dalam melindungi dan menjaga para ABK yang bekerja di laut lepas dalam waktu yang lama,” tutup Saleh. (dpr)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.