MAKASSAR - riautribune : Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan menyoroti sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi yang getol melakukan operasi tangkap tangan, atau OTT. Ia merujuk dalam dua pekan terakhir, sudah ada enam kepala daerah terjaring OTT.
"Kalau begini terus, bisa habis kepala daerah, belum lagi anggota DPR," kata Zulkifli di sela acara peresmian Pusat Kajian Kejaksaan di Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa (10/10/2017).
Menurutnya, hampir semua instansi pemerintahan memiliki oknum koruptor yang sudah ditangkap KPK. Begitu juga oknum legislator, mulai anggota DPR hingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketua DPD saat itu, Irman Gusman, juga terkena OTT dalam kasus suap. "DPD sudah, sekarang yang ramai dibicarakan DPR. Tinggal MPR saja ini yang belum," kata Ketua Umum PAN itu.
Selain itu, kata Zulkifli, penegak hukum pun banyak tertangkap KPK, hanya dengan membawa uang Rp10 juta hingga Rp20 juta. Sehingga, banyak pejabat negara yang tak berani membawa uang lagi. "Memang harus dibicarakan aturannya, agar tak membuat orang ketakutan. Bawa uang Rp10 juta saja, nanti ditangkap KPK," ujarnya.
Menurut Zulkifli, negara maju tidak lagi memenjarakan orang yang tersandung kasus atau bersalah, tetapi mendidik mereka agar menjadi orang baik. Ia mengakui, banyaknya pejabat negara yang tertangkap karena keserakahan terhadap uang.
Di kesempatan yang sama, Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengatakan, penegak hukum memang masih perlu untuk diawasi. Sebab, jika tidak dikhawatirkan akan terjadi tindakan yang tidak diharapkan. "Kalau tak ada pengawasnya, pasti akan melakukan tindakan semena-mena," tuturnya.(vv)