Demokrat Dukung Presiden Tolak Konsultasi Pansus KPK

JAKARTA - riautribune : Sinyal Presiden Joko Widodo menolak permintaan Pansus DPR terkait KPK untuk rapat konsultasi adalah langkah tepat.

"Secara aturan seyogyanya ya seperti itu (harus ditolak)," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Agus Hermanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/9).

Agus mengingatkan bahwa dalam aturan pun sudah dijelaskan bahwa Pansus KPK merupakan ranah Parlemen yang sama sekali tidak berkaitan dengan pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya.

Dia justru menyebut Pansus KPK harus memaksimalkan pekerjaannya karena masa kerja Pansus akan berakhir 28 September mendatang.

"Sekarang ini Pansus kan belum menyelesaikan laporan untuk disampaikan kepada pimpinan yang kemudian nanti disampaikan di Paripurna. Ini untuk mengetahui persetujuan seluruh Fraksi di DPR," jelas Agus.

Namun begitu, pimpinan DPR tetap akan membahas usulan tersebut dalam Rapat Pimpinan seleanjutnya setelah batal dilaksanakan Rabu kemarin (20/9) karena tidak memenuhi kuorum tiga dari lima pimpinan.

"Nanti ada pendapat Pak Taufik Kurniawan, Pak Fadli Zon serta Pak Fahri Hamzah karena kan Pak Setya Novanto masih sakit," tukas Agus.

Presiden Jokowi sebelumnya angkat bicara soal rencana pertemuan Pansus KPK dengan dirinya untuk berkonsultasi. Kepala Negara menegaskan, seluruh aktivitas Pansus bukanlah wewenangnya sebagai eksekutif. Hal itu merupakan wewenang DPR.

"Kita tahu itu wilayahnya DPR. Pansus itu wilayah DPR. Semua harus tahu. Itu domainnya DPR. Ya sudah," ujar Jokowi, Rabu lalu.(rmol)