DPR Dukung Rencana Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA - riautribune : Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat, Zainudin Amali mendukung wacana pemindahan kota negara dari DKI Jakarta. Dukungan ini sudah disampaikan sejak Presiden Joko Widodo menugaskan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro untuk mengkaji rencana ini.

Menurut Zainuddin, pemindahan ibu kota ini sudah menjadi kebutuhan sebab kondisi Jakarta sudah terlalu padat sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan. "Kita harus lakukan itu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Juli 2017.

Bila pemindahan ibu kota ini dilakukan, menurut dia akan memberikan tiga manfaat yang besar yaitu menyelesaikan kepadatan Jakarta, pemerataan pembangunan, dan memicu urbanisasi ke kota lain.

"Crowded di Jakarta bisa terurai, pembangunan bisa didorong ke luar pulau Jawa, dan kalau tidak dipindahkan orang akan berbondong-bondong ke Jakarta," ujar politikus Partai Golkar ini.

Zainudin berujar Indonesia harus meniru negara lain seperti Malaysia, Amerika, dan Brasil yang memisahkan antara pusat bisnis dan pusat pemerintahan. Dalam mencari kota yang layak sebagai ibu kota negara, ia menyarankan pemerintah memperhatikan soal kepadatan penduduk, kemacetan, dan bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi. "Soal kemana ibu kota dipindahkan, biarkan itu dipelajari Bappenas," ucapnya.

Amali menambahkan secara resmi memang belum ada pembicaraan antara DPR dan pemerintah sebab pemindahan ini masih wacana. Namun dengan pernyataan Kepala Bappenas beberapa hari lalu, ia berharap tahun depan memang sudah dimulai kegiatan pemindahan ibu kota ini.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota, termasuk soal skema pendanaan, direncanakan rampung tahun ini.

Sehingga pada 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan. Sejumlah aspek yang dikaji dalam pemindahan ibu kota, misalnya penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota.

Pemindahan ibu kota disebabkan karena pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lain di Indonesia. Namun, jika hasil kajian menunjukkan ibu kota dipindahkan ke kota lain, kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana, sementara Jakarta akan menjadi pusat bisnis dan keuangan.(tmpo)