Soal program belajar 8 jam di sekolah, ini kata Taufik Kurniawan

JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai wacana kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai belajar delapan jam sehari di sekolah atau 'full day school' harus bijaksana agar tidak bertentangan dengan pola pendidikan berbasis agama.

"Apapun harus lebih bijak. Jangan sampai sesuatu yang berkait dengan syariah atau apapun untuk sekolah berbasis agamis menjadi terkendala," kata Taufik di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (13/6).

Dia mengatakan, hal lain yang penting juga adalah penyeragaman dalam penerapan kebijakan itu. Taufik mengingatkan, jangan sampai di satu wilayah di Indonesia ada yang menerapkan sekolah lima hari, namun di sisi lain ada yang tidak alias tetap menerapkan sekolah enam hari.

"Barangkali perlu diseragamkan jangan sampai ada sekolah yang lima hari sepekan, ada yang enam hari," ujarnya.

Selain itu, Taufik mengingatkan, kebijakan yang akan diambil pemerintah harus diterapkan secara berkelanjutan sehingga jangan sampai satu kebijakan diganti ketika menterinya berganti.

Menurut dia, kalau kebijakan terus berganti maka akan terjadi kebingungan peserta didik. Misalnya saat ini pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) diambilalih oleh pemerintah provinsi.

"Sebelumnya pengelolaan SMA ada di pemerintah kota/kabupaten namun sekarang ditarik ke provinsi sehingga banyak menimbulkan persoalan," katanya.

Padahal di sisi lain, menurut dia, kesiapan anggaran di pemerintah provinsi dipertanyakan sehingga ada pengurangan daya tampung murid di tiap kelas mencapai 100 siswa.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi berencana menerapkan kebijakan sekolah lima hari sepekan dan delapan jam dalam sehari. Kebijakan itu akan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru, Juli 2017.(mrdk)