Komisi III Sebut Hukum Menjadi Alat Politik Kekuasaan

JAKARTA - riautribune : Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Syafii berpendapat, saat ini telah terjadi disorientasi hukum di Indonesia. Akibatnya hukum yang seharusnya ditegakkan demi kepentingan negara, malah menjadi alat politik bagi kekuasaan.

"Telah terjadi disorientasi. Harusnya hukum untuk state oriented, tapi yang terjadi malah hukum untuk government oriented. Karenanya hukum menjadi alat politik bagi kekuasaan," kata pria yang akrab disapa Romo, Ahad (4/6).

Salah satu contoh adalah dalam penyelesaian kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior pada KPK Novel Baswedan. Romo mengungkapkan alasan kasus tersebut terkesan seperti mandek. Menurutnya kasus tersebut menjadi mandek karena tidak ada kerugian penguasa di sana. Sehingga hukum tidak dijalankan.

"Kalau hukum sudah menjadi alat politik, maka penegakannya sudah pasti tergantung ada atau tidak kerugian penguasa. Kalau ada kerugian penguasa maka hukum pasti ditegakkan. Tapi kalau tidak ada kerugian penguasa, apalagi itu justru untuk melindungi kesalahan penguasa, pasti hukum tidak akan tegak," terang Romo.

Romo kemudian menekankan kepolisian untuk bisa menyelesaikan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan tersebut. Sebab menurutnya tidak pantas jika polisi membiarkan kasus tersebut terbengkalai.

"Kasus ini (penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan) wajib diselesaikan. Sekali lagi saya ingin mengatakan ini wajib diselesaikan. Jangan ada kasus yang terbengkalai seperti itu," kata Romo.

Seperti diketahui, pada Selasa (11/4) penyidik senior KPK Novel Baswedan disiram air keras pada bagian wajah oleh dua orang tak dikenal. Namun, setelah hampir tiga bulan kasus ini berlalu, polisi belum juga mampu mengungkap pelaku penyiraman tersebut.(rpblk)