JAKARTA - riautribune : Kunjungan muhibah DPR RI ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dipimpin Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawasan TKI Fahri Hamzah selama sepekan sejak 15 hingga 21 Mei 2017 lalu, menghasilkan beberapa kesepakatan. Bahkan, kesepakatan itu melebihi ekspektasi semula yaitu pembahasan hanya di sektor ketenagakerjaan.
Di Arab Saudi, perhatian utama kunjungan adalah memastikan kelancaran amnesti TKI, yaitu periode pengampunan bagi TKI pelanggar imigrasi untuk pulang ke Indonesia dengan biaya sendiri. Fahri menyampaikan dampak langsung moratorium adalah jalur pengiriman TKI tidak resmi menjadi marak.
"Ini yang harus kita jaga. Negeri-negeri seperti Arab Saudi makin serius menata sistem. RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) yang segera kita sahkan juga akan menyasar penguatan sistem mulai seleksi hingga TKI kembali ke lingkungannya," kata Wakil Ketua Bidang Korkesra itu dalam keterangan Humas DPR, Rabu (24/5).
Dalam kesempatan itu, Delegasi DPR juga mengapresiasi kerja keras KJRI Jeddah. Karena KJRI Jeddah harus bekerja di tengah berbagai kendala lapangan seperti tes DNA untuk anak TKI yang memakan waktu lama, terbatasnya personil dan kendala biaya kepulangan pesawat yang harus TKI tanggung. Padahal, amnesti yang dimulai sejak 2013 akan berakhir tidak lama lagi, yaitu Juni nanti.
Di Uni Emirat Arab, Delegasi DPR melakukan pertemuan kehormatan dengan pejabat parlemen yakni Wakil Ketua Parlemen Yang Mulia Marwan Ahmad dan kementrian tenaga kerja Yang Mulia Omar Alnuami. Diantara 21 negara yang menerapkan moratorium pekerja informal, Negeri Emirat termasuk yang paling baik dalam mengelola TKI Indonesia. Shelter TKI juga sangat layak dan kondusif.
Disisi lain, delegasi berhasil membangun kesepahaman tentang perluasan hubungan yang masih terbatas antara UEA dengan Indonesia. Misalnya di bidang minyak dan energi, ada ruang pertumbuhan besar bagi kedua negara. Demikian pula di bidang aviasi, agama, sosial dan pendidikan.
Pada pertemuan dengan pejabat KBRI di Abu Dhabi, Sabtu (20/5), DPR diminta mendukung penguatan hubungan dua negara. Esoknya, pertemuan menghasilkan sesuatu yang konstruktif.
Misalnya, Parlemen UEA akan meyakinkan pemimpin negeri itu agar bisa segera menyambangi Indonesia. Sejak kunjungan Presiden Joko Widodo tahun 2015 ke tiga negara Arab dan teluk berpengaruh, yaitu Saudi Arabia, Qatar dan Uni Emirat Arab, yang melakukan kunjungan balasan baru Raja Salman dan Emir Qatar Syeh Tamim bin Hamad Al Thani nanti pada bulan Oktober 2017.
Sementara itu pihak kementrian SDM UEA menyampaikan bahwa kebutuhan pekerja sektor formal yang "skilled & professional" UEA masih sangat besar. Indonesia diminta menyiapkan prosedur seleksi dan pengiriman pekerja yang makin baik agar dapat mensuplai sesuai kebutuhan standar negeri itu.
Salah satu Delegasi DPR Akbar Faizal di satu sisi menyoroti persoalan yang membelit TKI karena PJTKI nakal dalam perekrutan dan pengiriman. "BNP2TKI harus serius mengurusi permasalahan buruh migran, peran kedubes dan konsulat RI agar fokus pada diplomasi," kata politisi Fraksi Partai Nasdem itu.(rmol)