DPR Puji Laporan Keuangan Pemerintah 2016 Raih WTP

JAKARTA - riautribune : Ketua BPK terpilih Dr. Moermahadi Soerja Djanegara melakukan rapat konsultasi dengan Ketua DPR, Setya Novanto di kantor ketua DPR, Senayan. Selain perkenalan sebagai ketua dan anggota BPK yang baru, dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal, antara lain:

1. Laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR hari Jumat.

2. Kerugian negara harus mengacu pada hasil audit BPK dan itu merupakan satu-satunya acuan tentang kerugian negara berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. 04/2017.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua BPK Moermahadi memperkenalkan wakil ketua BPK yang baru, Prof. Dr. Bahrullah Akbar dan anggota Agus Joko Pramono, Achsanul Qosasi, Ismayatun, dan Eddy Mulyadi Soepardi. Hadir pula Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Ketua Banggar Azis Syamsuddin, dan Ketua Komisi XI Melkias Mekeng.

Kesimpulan Laporan BPK yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR Jumat (19/5/2017) adalah untuk pertama kalinya setelah 12 tahun, sejak tahun 2004, BPK memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Untuk itu, pimpinan DPR menyampaikan penghargaan dan selamat kepada Pemerintahan Jokowi-JK.

Meskipun demikian, pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK atas temuan sistem pengendalian intern dan kepatuhan agar tahun yang akan datang menjadi lebih baik.

Terdapat 74 kementerian/lembaga yang mendapat predikat WTP, 8 lembaga/kementerian mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 6 lembaga/kementerian tidak menyatakan pendapat (disclaimer). Di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Olahraga.

Untuk itu, diharapkan kepada lembaga/kementerian yang belum mendapat predikat WTP untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dan kualitas laporan keuangannya di tahun-tahun yang akan datang.

Dalam Rapat Paripurna tersebut juga mendengarkan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran Tahun 2018 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pimpinan DPR memberikan apresiasi atas optimisme pemerintah dalam menetapkan perkiraan awal pertumbuhan ekonomi antara 5,4-6,1 %. Optimisme tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan upaya mengatasi kesenjangan.

Kerja keras pemerintah juga tercermin dari keberhasilan menurunkan angka gini ratio dari 0,39 menjadi 0,38. Ini berarti pemerataan pembangunan semakin meluas bagi masyarakat.(dtk)