DPR Desak Buka Rekaman Pemeriksaan Miryam, KPK Menolak

JAKARTA - riautribune : Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani saat mengaku diancam enam anggota Dewan agar tidak memberikan keterangan yang benar. Saat KPK memeriksanya, Miryam berstatus sebagai saksi dalam dugaan korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Dalam persidangan, penyidik KPK Novel Baswedan menyampaikan bahwa Miryam diancam enam anggota DPR. Satu orang ia lupa namanya, dan lima lainnya adalah anggota Komisi Hukum DPR.

"Mengenai nama-nama yang disebut, bagaimana ceritanya? Betul tidak ini?," kata Wakil Ketua Komisi Hukum Benny K. Harman dalam rapat kerja bersama KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 April 2017.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan keterangan Miryam adalah data yang dimiliki penyidik. Hal ini akan diuji kebenarannya di dalam persidangan. "Apakah, mohon maaf, kalau nama bapak-bapak disebut, klarifikasinya di sana," ujarnya.

Ketua Komisi Hukum Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya butuh rekaman itu agar menjadi bahan untuk melakukan tindakan hukum bagi pihak-pihak yang menudingnya mengancam Miryam. "Kalau tidak ada dalam rekaman berarti ini mengada-ngada," ucapnya.

Benny menuturkan permintaan pembukaan rekaman ini untuk kepentingan akuntanbilitas kerja KPK dan asas transparansi. "Kalau (rekaman) hilang KPK harus tanggung jawab, kalau enggak ada, KPK harus tanggung jawab secara hukum. Sudah merusak nama orang," tuturnya.

Bambang pun mendesak agar rekaman dibuka malam ini. "Jadi kapan pak ketua membuka rekaman? Kalau malam ini dibawa, dibuka saja. Bisa?" katanya.

Menanggapi desakan anggota ini, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menegaskan pihaknya tidak bisa memberikan rekaman itu. Menurut dia, nama-nama itu disusun berdasarkan keterangan lebih dari satu orang. "Di pengadilan keterangan itu bisa di-challenge apakah ia berbohong atau tidak," kata dia.(tmpo)