Fadli Zon: Muncul Persespi Negatif ke DPR

JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua DPR, Fadli Zon meragukan ada nama-nama besar tertuang dalam surat dakwaan milik dua tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, Sugiharto dan Irman. Menurut Fadli, beredarnya nama tersebut bisa memunculkan persepsi publik yang negatif terhadap lembaga DPR.

"Ya tentu saya kira ini menjadi persepsi publik ya. Namun kita harapkan kita hargai proses yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017).

Politikus Partai Gerindra itu meminta adanya klarifikasi terkait benar tidaknya sejumlah nama besar yang terseret kasus tersebut. Selain itu, Fadli juga meminta semua pihak untuk menunggu proses hukum di pengadilan untuk mengetahui benar tidaknya rumor yang beredar dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

"Di pengadilan ini nanti saya kira proses menentukan apakah ini memang punya dasar atau tidak atau hanya sekedar rumor belaka. Jangan sampai ini juga mencoreng nama baik orang-orang yang disebut atau kalau memang ada fakta-faktanya tentu kita hargai proses hukum," pungkasnya.

Sekedar diketahui, KPK sudah memeriksa sekira 250 saksi dalam kasus yang sudah bergulir sejak 3 tahun lalu itu. Mulai dari pihak swasta, mantan Mendagri Gamawan Fauzi, Ketua DPR Setya Novanto, serta sejumlah anggota dewan Komisi II dan Banggar DPR hingga pejabat aktif  Kemendagri tak luput dari pemeriksaan penyidik KPK.

Penyidik lembaga antirasuah itu juga sudah menyita uang sebesar Rp247 miliar dari perorangan maupun korporasi terkait kasus yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp2,3 triliun.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo sudah menyampaikan bahwa ada nama besar yang diduga terlibat dalam skandal proyek korupsi e-KTP ini. Agus pun berharap terkait dengan adanya nama-nama besar didalam dakwaan kasus mega korupsi proyek e-KTP tersebut tak menimbulkan guncangan politik.

"Mudah-mudahan tidak ada guncangan politik yang besar karena namanya yang disebutkan banyak sekali," kata Agus di Kompleks Istana Presiden, Jakarta.(okz)