DPR: Pemerintahan Jokowi-JK Belum Fokus Tuntaskan Ketimpangan Ekonomi

JAKARTA - riautribune : Pemerintahan yang dikomandoi Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla belum fokus untuk menuntaskan persoalan ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Begitu dikatakan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Ecky Awal Mucharam dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Rabu malam (22/2).

"Fraksi PKS sudah sejak tahun lalu membahas soal ini, tapi sepertinya belum ada langkah-langkah nyata dari pemerintah, khususnya pemangku kebijakan moneter dan fiskal, yang fokus pada menuntaskan ketimpangan ekonomi ini,” kata dia.

Menurut dia, hal itu dibuktikan dengan hasil riset lembaga Credit Suisse dalam "Global Wealth Report 2016”, yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kesenjangan ekonomi keempat tertinggi di dunia, yaitu 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai hampir 50 persen aset secara nasional.

"Aset terbesar yang dikuasai tersebut berada di perbankan. Mereka menguasai dana pihak ketiga yang besarnya hampirnya 7000 triliun. Itu hampir 50 persennya hanya dikuasai beberapa segelintir orang di republik ini,” jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Adanya ketimpangan yang besar itu, tambah Ecky, membuktikan bahwa Indonesia belum memenuhi tujuan bernegara untuk memenuhi kesejahteraan umum.

"Padahal, kita tahu di dalam Pembukaan UUD 195, termaktub bahwa Keadilan Sosial. Jadi Keadilan Sosial tidak menyangkut agama atau etnis tertentu, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak,” jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Oleh karena itu, Ecky berharap pemerintah harus lebih fokus dan serius untuk menghapuskan ketimpangan ekonomi ini, baik dari sisi kebijakan fiskal maupun moneter.

Diketahui, Ketimpangan yang diukur dari Gini Ratio, memiliki tren yang meningkat dari tahun 2004 hingga 2014. Bahkan, saat fenomena krisi moneter di tahun 1998, Gini Ratio Indonesia hanya berada pada kisaran 0,36 persen. Gini Ratio Indonesia mulai tumbuh di angka 0,4 persen sejak tahun 2014 dan cenderung tidak ada perubahan hingga saat ini.

Di atas Indonesia, Rusia menjadi perekonomian yang paling timpang, dengan penguasaan aset hingga 74,5 persen, disusul India (58,4 persen), dan Thailand (58 persen). Melengkapi 10 besar perekonomian tertimpang di dunia, persis di bawah Indonesia adalah Brazil (47,9 persen), China (43,8 persen), Amerika Serikat (42,1 persen), Afrika Selatan (41,9 persen), Ceko (38,65 persen) dan Meksiko (38,2 persen).(rmol)