Tuduhan TNI-Polri Selundupkan Senjata, DPR:Apa Sih Untungnya

JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Asril Tandjung yakin bahwa pasukan keamanan Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak menyelundupkan senjata kala bertugas di Darfur, Sudan. "Sementara itu, sambil kami tunggu perkembangan," kata Asril di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2017.

Berdasarkan hasil konfirmasi ke berbagai pihak, kata Asril, diperoleh kabar bahwa TNI dan Polri tidak terlibat dalam penyelundupan senjata ini. Asril berujar, untuk apa pula pasukan perdamaian Indonesia menyelundupkan senjata. Sebab kualitas senjata produksi Indonesia sudah bagus dan diminati banyak negara. "Apa sih untungnya?" ucap Asril.

Politikus Partai Gerindra ini menuturkan pihak TNI juga telah membantah upaya penyelundupan itu. Sedangkan pihak Polri sedang melakukan investigasi. "Tapi, saya rasa gak mungkin, ya," kata dia.

Mantan Ketua Kontingen Indonesia untuk PBB di Kamboja pada 1993 ini bercerita tiap pasukan keamanan yang akan berangkat ke luar negeri maupun kembali akan dipisahkan dengan senjatanya. Senjata-senjata yang dibawa selalu dikemas di dalam peti. "Naik pesawat kami gak pegang senjata sesuai ketentuan PBB," ujarnya.

Dengan ramainya pemberitaan ini, Asril berharap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pendekatan dengan pemerintah Sudan agar masalah ini selesai. "Siapa yang memalukan Indonesia," Asril berujar. Dia menambahkan, Indonesia sangat serius menjaga perdamaian dunia. Bahkan, Indonesia termasuk negara terbanyak yang mengirim pasukan perdamaian.

Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Mayor Jenderal Wuryanto telah membantah kabar penangkapan pasukan perdamaian Indonesia karena diduga menyelundupkan senjata. Menurut dia, semua anggota TNI yang tergabung dalam United Nations Missions in Darfur (Unamid) masih bertugas di sana hingga Maret 2017.

Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga membantah pasukan Polri melakukan penyelundupan. Menurut Kompolnas, barang-barang yang berisi senjata ilegal itu juga diketahui bukan milik Polri ataupun pasukan Garuda Bhayangkara II–FPU 8. Sebab, barang-barang itu tidak menggunakan label identitas pasukan FPU-8 dan bahkan tidak ada dalam manifes barang.(tmpo)