JAKARTA - riautribune : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan menjadi pihak yang paling bertanggungjawab atas terjadinya bentrokan antara Front Pembela Islam dengan massa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).
Bentrokan ini terjadi pada Kamis 12 Januari 2017 lalu setelah pemeriksaan Imam Besar FPI Habib Rizieq di Markas Polda Jawa Barat, Kota Bandung. Sementara oknum massa yang diduga berasal dari FPI membalas dengan menyerang markas GMBI Kabupaten Bogor, di Desa Tegal Waru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 13 Januari 2017 dini hari.
"Karena polisi dalam hal ini Kapolda Jawa Barat tidak profesional, dia harusnya mencegah konflik dan menciptakan keamanan namun malah seperti mendorong terciptanya konflik," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid, Senin (16/1/2017).
Menurut Sodik ada beberapa indikasi polisi mempersiapkan bahkan mendorong datangnya massa GMBI ke lokasi dimana massa FPI sedang berkumpul menunggu Habib Rizieq selesai diperiksa. Sodik juga menyebut adanya tindakan-tindakan lain di lapangan yang mengindikasikan pembiaran konflik di lapangan.
"Satu hal yang juga perlu diperhatikan bahwa track record GMBI selama ini bukan lah ormas yang peduli kepada masalah keagamaan," ungkap Sodiq.
Ketua DPP Partai Gerindra itu pun menyimpulkan kepolisian tidak melakukan kerja yang profesional dalam mencegah terjadinya konflik dan menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
"Lihat saja akibatnya ada konflik yang meluas di masyarakat bahkan sekarang Kapolda mendapat kecaman dari tokoh-tokoh Jabar," pungkasnya.(okz)
DPR Soroti Kinerja Kapolda Jabar
Ikuti Terus Riautribune