JAKARTA - riautribune : Pemerintah berencana membentuk Badan Siber Nasional (Basinas) untuk memproteksi dunia siber di Indonesia. Komisi I DPR mendukung wacana pemerintah tersebut.
"Kalau itu (wacana pembentukan Basinas) saya sepakat, hoax itu kan berita yang tidak boleh diberitakan. Karena bisa fitnah, bisa negatif," kata Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari saat berbincang, Kamis (5/1/2017).
Namun Kharis meminta agar pembentukan Basinas tidak mengurangi kebebasan berpendapat. Menurutnya, pemberitaan yang benar tidak boleh ditutupi. "Tapi jangan sampai kita beresin hoax mengurangi kebebasan berpendapat. Berita yang benar tidak boleh ditutupi," urai Kharis.
Rencananya, pembentukan Basinas sekaligus memperkuat Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), yang merupakan mitra Komisi I DPR. Oleh sebab itu, Komisi I DPR akan membicarakan hal tersebut kepada Lemsaneg seusai masa reses.
"Tanggal 10 Januari kami sudah masuk masa sidang, dan tanggal-tanggal berikutnya ada rapat dengan mitra kami, termasuk Lemsaneg. Ya nanti akan kami bicarakan juga," tuturnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengungkapkan Indonesia adalah negara yang gampang terserang kejahatan siber. Dia mengacu pada sebuah penelitian pakar siber internasional.
"Kalau tak dilawan, ini akan merusak berbagai sistem, di mana sistem hi-tech sudah banyak digunakan di kehidupan kita. E-commerce menggunakan, kemudian person to person juga," kata Wiranto di Istana Kepresidenan Bogor, Jl Ir H Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1).
"Kita kemudian akan bentuk Badan Siber Nasional (Basinas), kita akan memperkuat Lemsaneg sebagai embrio," sambungnya.(dtk)
Komisi I DPR: Badan Siber Jangan Kurangi Kebebasan Berpendapat
Ikuti Terus Riautribune