Fahri: Aksi 411 Bukan Untuk Melakukan Kudeta

JAKARTA - riautribune : Aksi besaran-besaran yang dilakukan umat Islam pada Jumat (4/11) lalu ternyata ada yang menyebut sinis. Bahkan disebut itu sebagai kudeta gagal, yang kemudian sempat menjadi  trending topic di Twitter. Wakil Ketua DPR  Fahri Hamzah heran munculnya penilaian minor tersebut.

"Muncul tudingan kalau aksi damai kemarin sebagai kudeta yang gagal. Saya tegaskan bukan kudeta gagal dan memang bukan untuk mengkudeta Presiden. Aksi kemarin people power," tegas Fahri Hamzah di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/11).

Dia kembali menegaskan aksi tersebut murni gerakan massa dari ormas Islam dan elemen rakyat yang marah dengan sikap pemerintah yang dianggap lambat dan cenderung melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga melakukan penistaan agama.

"Jadi tidak benar kalau kudeta. Selama TNI tidak sepakat, tak ada yang namanya kudeta. Seperti di Thailand, Mesir, Turki, Philipina dan lain-lain. Bahkan di Turki saja kudeta tentara digagalkan oleh rakyat," ujarnya.

Dia juga mengingatkan kalau  Presiden Jokowi untuk tidak memakai terminologi Orde Baru yang menuding demo 4 November kemarin ditunggangi aktor politik, tanpa disertai bukti.

Sebaliknya Fahri kembali mengatakan kalau pihaknya juga bisa balik menuding Presiden Jokowi yang ditunggangi, karena dalam proses hukum terhadap Ahok lambat.

Dia juga menegaskan pihaknya tidak akan menanggapi tuduhan tunggangan politik tersebut kalau belum definitif. "Kalau tuduhan itu definitif, baru saya akan tanggapi. Jangan sampai Presiden menerima informasi dari sumber yang tidak jelas," tandasnya.

Fahri mengakui jika dirinya sudah biasa menghadiri undangan demo dimana pun. Bahkan pernah diundang demo di Solo, NTB, dan Jakarta. Dalam demokrasi itu biasa. Prosedurnya diatur, maka kalau geger dengan demo 411 itu berarti pemain baru.

"Siapa yang memulai? Jeda sebelum aksi itu cukup panjang karena Ahok tidak segera diproses hukum. Puncaknya eskalasi massa di 411, sampai MUI berfatwa. Jadi, negara dan agama harus dikelola secara harmoni," demikian Fahri.(rmol)