DPR Berharap Pilkada Serentak 2017 Berjalan Demokratis dan Aman

JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua Komisi II, Lukman Edy berharap penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2017 berjalan demokratis dan damai tanpa ada konflik di masyarakat.

"Pelaksanaan pilkada 2015 berjalan aman, damai dan demokratis. Kita harapkan pilkada 2017 juga tidak ada konflik di masyarakat," harap Lukman Edy saat berbicara dalam dialektika demokrasi 'Pilkada Serentak 2017, Demokratis Pemersatu Bangsa' di Gedung DPR RI Jakarta.

Jika pilkada serentak 2017 bisa demokratis dan damai, dikatakan dia, semakin membuktikan jika masyarakat indonesia semakin dewasa dalam berdemokrasi. "Demokrasi kita sudah maju dan berkualitas," katanya.

Kendati mengharapkan pelaksanaan pilkada damai, politisi PKB itu mengakui jika ada beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Aceh, Papua, Gorontalo, dan Banten diprediksi rawan konflik. Dia pun meminta aparat untuk mengantisipasi terhadap wilayah yang dianggap rawan.

"Faktor yang menjadi pemicu utama konflik adalah fanatisme pendukung salah satu pasangan calon (Paslon) seperti di Jakarta, Papua, Aceh, Gorontalo maupun daerah lain. Selain itu pentingnya kelangsungan Pilkada yang jujur, adil, memastikan tidak ada money politics, netralitas PNS, TNI, Polri, penyelenggara Pilkada, dan masyarakat sendiri untuk mematuhi aturan," tegasnya.

"Seperti di Aceh, 6 calonnya eks GAM, pecah kongsi, baik untuk calon gubernur, calon bupati, yang melibatkan 85 orang calon di 25 daerah.

Semua pendukungnya besar dan fanatik. Kalau tidak diantisipasi dengan baik oleh aparat, maka  bisa menimbulkan konflik. Demikian juga Papua, dan DKI Jakarta, yang terlanjur membawa SARA sehingga perlu antisipasi dini," ujar politisi FPKB itu.

Disamping itu kata Lukman, khusus DKI Jakarta, ada yang terpendam. Yaitu, posisi Presiden RI dan mantan Presiden RI. Dimana dalam Pilkada DKI ini baik langsung maupun tidak, ada tokoh nasional seperti Presiden Jokowi, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Prabowo Subianto. Untuk Presiden Jokowi harus menegaskan bahwa dirinya netral.

"Presiden Jokowi harus klarifikasi bahwa dirinya netral. Memang tidak ada larangan, tapi dugaan itu bisa mendorong konflik," tambahnya.

Menurut Lukman, siapapun yang terpilih di DKI Jakarta ini, apakah Ahok, Agus maupun Anies, mereka ini pasti akan menjadi tangan kanan Presiden Jokowi. Mengingat Jakarta sebagai ‘wajah’ Indonesia, maka Pilkada harus damai dan terhindar dari konflik. Karena itu dengan kewenangan yang sudah baik, Bawaslu diharapkan tegas dan berani menjatuhkan sanksi bagi calon yang melanggar. "Kalau tidak ada yang disanksi, maka aturan yang baik itu hambar dan tak ada efek jera," pungkasnya.

Dalam diskusi yang sama, komisioner Bawaslu, Daniel Zuchron menyatakan hal yang sama akan potensi konflik tersebut. Di Gorontalo misalnya kini sudah saling menggugat meski sudah ditetapkan KPUD, dan di Tolikara pelaksanaannya dipindah ke Wamena akibat terjadi sengketa pencalonan. Demikian pula di Singkawang, Kalimantan Barat, dan DKI Jakarta.

"Masalah daftar pemilih tetap (DPT). Jadi, jangan sampai damai hanya di tingkat elit, tapi di bawah khususnya di daerah belum tentu," katanya.

Karena itu Daniel menyarankan semua harus dipersiapkan dengan baik. Dari jadwal dan infrastruktur kampanye, iklan, debat, alat peraga KPU pasangan calon, dan blusukan semua harus clear.

Aturan money politics, transportasi harus jelas, karena tidak boleh uang melainkan bentuk lain, dan  Bawaslu bisa menangkap setelah kerjasama dengan penyidik Polri, tanpa harus izin pengadilan," jelasnya.