DPR: Banjir Garut Momentum Perbaikan Aliran Sungai

JAKARTA - riautribune : Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menilai musibah banjir bandang yang terjadi di Garut, Jawa Barat, adalah momentum memerbaiki pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), khususnya di Sungai Cimanuk.

"Suatu DAS dinyatakan buruk, jika koefisien rasio sungainya lebih besar dari 80. Tapi, yang terjadi di DAS Cimanuk adalah koefisien rasio sungai 713. Ini menunjukkan terjadi kerusakan yang masif di DAS tersebut. sehingga, jika terjadi hujan lebat, selalu dikonversi dengan limpasan permukaan atau debit sungai yang menyebabkan banjir," jelas Sigit dalam rilisnya, Jumat (30/9).

Selain itu, tambah Sigit, penyebab banjir bandang Garut tidak hanya kondisi alam saja tetapi juga pengaruh dari manusia atau kondisi tata buka lahan yang tidak sesuai dengan kondisi alamnya. Kondisi alam di Garut berbentuk seperti mangkok atau lembah yang dikelilingi tujuh gunung api, sehingga secara hidrologi daerah itu menjadi tempat mengalirnya air dari gunung.

Dengan kata lain, Garut menjadi pertemuan dua arus sungai dari Gunung Papandayan, salah satunya Sungai Cimanuk. Kondisi itu diperparah dengan adanya penyumbatan di arus sungai akibat kondisi tanah pada lereng lembah rapuh, yaitu tanah yang tersusun dari batu-batuan gunung api, bentuknya lepas, teralterasi sehingga mudah longsor dan material longsor akan terseret ke sungai. Sungai tersebut juga memicu erosi tebing dan mengakibatkan jumlah sedimen berlipat ganda ketika curah hujan tinggi.

"Dalam hal kondisi tata buka lahan pun tidak sesuai dengan kondisi alam karena lembah sungai seharusnya untuk lewat arus sudah menjadi kampung permukiman padat," jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Kota Surabaya dan Sidoarjo ini.

Oleh karena itu, jelas Sigit, Fraksi PKS memandang perlu dilakukan pendekatan pengelolaan kelembagaan DAS secara terintegrasi untuk menahan kerusakan lingkungan yang semakin berat, sekaligus mempertahankan ketersediaan air secara berkesinambungan untuk berbagai keperluan.  Data menyebutkan bahwa dari 450 DAS di Indonesia, menurut BNPB terdapat 118 DAS kritis kondisinya.

"Sehingga, FPKS memandang titik-titik DAS kritis yang sudah ditentukan Pemerintah harus diberikan solusi perbaikan agar banjir, longsor dan potensi musibah lainnya. Perbaikan yang berkelanjutan yang bersinergi antar instansi dengan tidak mementingkan ego sectoral dan mematuhi aturan-aturan terkait seperti tata kelola hutan, pertanian, ruang  dan lahan," jelas Sigit.

Diketahui, banjir bandang Garut telah menerjang tujuh kecamatan di Kabupaten Garut pada Selasa malam, (21/9). Ketujuh kecamatan itu adalah Bayongbong, Garut Kota, Banyu Resmi, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Karang Pawitan, dan Samarang. Akibatnya 34 orang tewas, 19 orang masih dalam pencarian, dan tak kurang dari 1.000 jiwa diungsikan, merusak sekitar 594 bangunan terdiri dari sekolah, asrama TNI, rumah sakit, pemukiman, PDAM dan  menghanyutkan 57 bangunan lainnya.(rmol)