JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua MPR RI Mahyudin meminta praktik-praktik black campaign atau kampanye hitam dan Sara (suku, agama, ras, dan antar golongan) dihentikan dalam Pilkada Serentak 2017, termasuk di DKI Jakarta. Kampanye hitam dan sara itu tidak mendidik masyarakat.
"Saya berharap para kandidat dan tim kampanye menghentikan kampanye hitam dan sara karena tidak mendidik," kata Mahyudin usai memberikan sosialisasi Empar Pilar MPR kepada anggota pramuka kwartir cabang Kabupaten Paser di Tanah Grogot, Paser Kalimantan Timur, Jumat (30/9).
Pada Pilkada DKI pihak kepolisian akan memantau media sosial (medsos). Pihak kepolisian telah bekerjasama dengan pihak medsos dan Kemenkominfo untuk mengawasi akun-akun yang menyebarkan penghasutan, penghinaan, dan sara. Kepolisian akan menindak setiap tindak pidana pelanggaran cyber.
Mahyudin mendukung pengawasan terhadap medsos dalam Pilkada DKI. Dia juga meminta para kandidat dan tim kampanye bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat ibukota.
"Pendidikan politik itu adalah memberikan politik santun. Yaitu politik yang menjual argumentasi-argumentasi tentang pembangunan untuk rakyat Jakarta. Mengedepankan program-program untuk masyarakat Jakarta," katanya.
Dengan politik santun itu, lanjut Mahyudin, tim kampanye kandidat dalam Pilkada DKI tidak lagi menggunakan kampanye hitam di media sosial.
"Kampanye hitam ini sama sekali tidak mendidik dan harus dihentikan. Ini untuk Jakarta yang lebih baik ke depan," pungkasnya.(rmol)
Pimpinan MPR: Hentikan Kampanye Hitam dan Sara Di Pilkada DKI
Ikuti Terus Riautribune