Sidang Paripurna DPR Hari Ini Membawa Tiga Agenda

JAKARTA - riautribune : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini akan menggelar sidang paripurna dengan membawa tiga agenda. Sidang yang dijadwalkan dimulai pada pukul 09.00 WIB ini ternyata belum dimulai.

Hingga saat ini, ruang sidang masih nampak lengang dan kursi peserta sidang belum terisi. Yang tampak hanya petugas keamanan berseliweran mulai dari pintu masuk Nusantara II hingga balkon ruang sidang. Tak hanya anggota parlemen, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dijadwalkan hadir dalam sidang paripurna tersebut.

Ketiga agenda sidang paripurna di antaranya untuk mendengar pandangan umum Fraksi atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 beserta Nota Keuangan. Agenda kedua adalah pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang. Agenda ketiga yaitu penetapan Susunan Keanggotaan Fraksi dalam Alat Kelengkapan DPR.

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan tiga kebijakan utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 untuk memperkuat perekonomian nasional di tengah masih bergejolaknya perekonomian global. Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RAPBN 2017 dan Nota Keuangan pada pekan lalu menyebutkan tiga kebijakan utama tersebut adalah kebijakan perpajakan, belanja, dan pembiayaan.

"Pertama, kebijakan perpajakan yang dapat mendukung ruang gerak perekonomian," kata Jokowi di gedung DPR, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016. Menurut Presiden Jokowi, selain sebagai sumber penerimaan, perpajakan diharapkan dapat memberikan insentif untuk stimulus perekonomian.

Kedua, Presiden menambahkan, kebijakan belanja akan memberikan penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas yang, antara lain, difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi yang lebih tepat sasaran, dan penguatan desentralisasi fiskal.

Ketiga, Presiden melanjutkan, kebijakan pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko dengan menjaga defisit dan rasio utang. "Selaras dengan kebijakan fiskal jangka menengah, pemerintah menetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2017 adalah Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan," ujar Jokowi.(tmp/rt)