Ade Komaruddin: Menteri Yuddy Harusnya Konsultasikan ke DPR

JAKARTA-riautribune: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Krisnandi sebaiknya dapat membicarakan rasionalisasi satu juta aparatur sipil negara (ASN) bersama DPR RI. Karena keputusan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Kebijakan publik yang berpengaruh kepada publik sebaiknya konsultasikan ke DPR ini untuk kebaikan negara dan kebaikan untuk menterinya juga. Pikiran banyak orang pasti lebih baik daripada pikiran sendiri," jelas Ketua DPR RI Ade Komaruddin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/6).

Untuk diketahui, tidak sedikit anggota dewan mengatakan rasionalisasi atau pensiun dini sebenarnya tidak diatur dalam undang-undang ASN. Karenanya, jika tidak diatur dalam undang-undang, tidak akan ada anggaran bagi pesangon ASN yang dirasionalisasi itu.

Namun bukannya meminta pendapat DPR atau diajukan sebagai undang-undang, menurut Akom diskursusnya saja belum diajukan. "Saya lihat boro-boro masuk ke diskursusnya, masuk ke materinya saja belum ada. Pak Jokowi bilang belum ada niat, JK juga belum ada niat," ungkapnya.

Terlebih, tambah Akom, wacana rasionalisasi PNS banyak tidak disetujui oleh pejabat publik. Bahkan Presiden sendiri sudah menyatakan ketidaksetujuannya.(rmol/rt)