PEKANBARU - Anggota Komisi XI DPR RI, Abdul Wahid, mengkritik keras Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dinilainya tak maksimal dalam memanfaatkan dana tersebut untuk masyarakat.
Hal tersebut dia sampaikan dalam agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Sentra Sawit Komisi XI DPR RI bersama BPDPKS, Jumat (18/11/2022). Menurut Wahid, penggunaan dan pengelolaan dana tersebut tidak substansial dan tidak menyentuh sektor riil.
"Saya kira pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit ini tidak substansial dan tepat sasaran, terhitung sejak 2019 hingga 2021 dana tersebut berjumlah hampir 70 triliun, namun 95 persen habis untuk kegiatan industri biodiesel," ungkap Wahid .
Seharusnya, lanjut wahid, dana itu diutamakan untuk mendukung perkembangan sektor riil, misalnya untuk replanting, perbaikan infrastruktur yang rusak parah akibat mobilitas angkutan sawit dan sebagainya.
Wahid menduga, BPDPKS hanya berdiri dan berpihak untuk kepentingan pengusaha dan industrinya, bukan petani. Terlebih lagi, saat ini harga sawit anjlok, sementara BPDPKS tidak memperlihatkan perannya sama sekali.
"Saya menyangkan dana sebesar itu hanya habis untuk mendukung industri dan pengusaha, seharusnya BPDPKS harus fokus salurkan untuk kepentingan pentani. Mestinya, saat kelapa sawit anjlok, ini BPDPKS harus mengambil peran, misalnya memberikan pupuk kepada petani agar kebun sawit lebih produktif," tegas Wakil Ketua Baleg DPR RI ini.
Lebih lanjut, Wahid menyampaikan, melalui Komisi XI dirinya akan mendorong agar ada perbaikan tugas dan peran BPDPKB untuk kedepan, agar pengolaan dana perkebunan kelapa sawit dapat menyasar petani dan perbaikan infrastruktur.
"Melalui Komisi XI saya akan berjuang dan mendorong, agar peran BPDPKS lebih kepada mendorong petani produktif dan perbaikan Infrasteuktur," tutupnya.***
Harga Sawit Turun, Peran BPDPKS Dipertanyakan, Wahid: Lebih Peduli ke Pengusaha
Ikuti Terus Riautribune