Komisi I Akui Anggaran Pertahanan Masih Kurang

JAKARTA-riautribune: Komisi I DPR mengakui jika anggaran untuk pertahanan negara melalui Kementerian Pertahanan/TNI masih minim, terutama untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
 
Menurut Wakil Ketua Komisi I Asril Hamzah Tanjung, anggaran untuk pertahanan negara memang perlu ditambah, terutama dalam pengadaan alutsista. Karenanya, komisi pertahanan menyetujui pagu anggaran Kemhan/TNI untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp 99,47 triliun. Sebelumnya, pada APBN 2016, anggaran untuk Kemhan/TNI sebesar Rp 99,5 triliun.

"Perlu ditambah karena tugas lebih lebar. Sekarang membunuh itu sudah lewat cyber, ini bahaya," jelasnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/2).
 
Asril menjelaskan, faktor ancaman pertahanan negara sudah melalui dunia maya atau cyber. Sehingga, pemerintah segera membentuk Badan Cyber Nasional (BCN). Namun, dia mengakui jika pemerintah lebih setuju kejahatan dunia maya cukup ditangani oleh Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) mengingat peralatan yang dimiliki sudah lengkap. Ditambah, setiap instansi pemerintah juga sudah memiliki bagian yang menangani masalah tersebut.
 
Sementara, anggota Komisi I Evita Nursanty menambahkan, anggaran Kemhan/TNI tidak seperti anggaran pendidikan yang sebesar 20 persen dari APBN. Anggaran pertahanan sekitar 21 persen dari APBN mayoritas dipergunakan untuk membayar gaji dan kebutuhan lainnya. Sehingga, alokasi untuk pengadaan alutsista masih minim.
 
"Kita harapkan anggaran difokuskan pembenahan yang sudah ada, dilengkapi dulu. Misalnya, persenjataan belum komplit, nanti disepakati dilengkapi yang sekarang dulu anggarannya," tambah politisi PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berjanji akan meningkatkan anggaran Kementerian Pertahanan/TNI sampai Rp 250 triliun apabila pertumbuhan ekonomi nasional sudah mencapai di atas enam persen.(rmol/rt)